MANGUPURA – fajarbali.com | UMK Badung dipastikan tidak naik di tahun 2021. Dewan Pengupahan Badung dari unsur Serikat Pekerja Wayan Suyasa pun mengaku, bisa menerima kebijakan pemerintah tersebut.
Hal tersebut lantaran kondisi keuangan tengah dalam situasi yang sulit. “Ya bagaimana lagi, situasinya seperti ini dan dunia usaha tengah dalam kondisi sangat sulit,” ujarnya, Kamis (5/11/2020).
Menurut Wakil Ketua DPRD Badung tersebut, pekerja saat ini banyak yang dirumahkan, bahkan ada yang di-PHK.
Menurutnya, UMK tetap saja sudah patut disyukuri.
“Kalaupun UMK naik, sementara dunia usaha jalan di tempat, tentu saja tak ada artinya. Prinsip, unsur Serikat Pekerja bisa menerima kebijakan UMK tetap ini,” tegas politisi Golkar asal Desa Penarungan, Mengwi tersebut.
Jika nanti kondisi ekonomi sudah pulih, kata Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali Kabupaten Badung tersebut, pihaknya akan memperjuangkan kenaikan UMK. “Kami berharap dunia usaha kembali normal,” kata Ketua DPD II Golkar Badung ini.
Saat ditanya soal upah minimum sektoral (UMS), Suyasa menyatakan tak lagi ada dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja. “Dalam UU terbaru, UMS tak diatur lagi,” ujarnya.(put).
Save as PDF