MANGUPURA-fajarbali.com | Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), Senin (6/5/2019) di gedung dewan Badung terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Badung tahun ajaran 2019/2020.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Badung Nyoman Karyana didampingi Ketua Komisi IV AAN Ketut Agus Nadi Putra hadir sejumlah anggota Made Retha, IB Made Sunarta, Nyoman Gede Wiradana, IB Alit Arga Patra, Kepala Disdikpora Badung Ketut Widia Astika serta Sekretaris Disdikpora Made Mandi.
Kadisdikpora Badung Ketut Widia Astika mengungkapkan, mengingat Badung sudah menjadi kabupaten smart city dan sekolah sudah diberikan fasilitas, maka dibuatlah PPDB berbasis online. Proses seleksi calon peserta didik baru tersebut akan dilakukan melalui sistem yang dimotori oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Badung.
Pada penerimaan yang dimulai 17 Juni ini, jelas Widia Astika pihaknya menggunakan sistem 90 persen zonasi termasuk untuk siswa miskin dan disabilitas, 5 persen prestasi, dan 5 persen pindah orang tua. “Siswa miskin dan disabilitas akan kami prioritaskan,” katanya.
Pihaknya pun mengaku, sudah mulai mensosialisasikan sistem baru ini kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah dan banjar-banjar. “Harapan kami masyarakat bisa memahami sistem baru ini dan semua siswa tertampung,” katanya sembari mengatakan sekolah swasta juga sudah diberi hibah untuk seragam.
Wakil Ketua I DPRD Badung, Nyoman Karyana mengapresiasi Disdikpora yang akan menggunakan sistem online dalam PPDB SMP Negeri tahun ini. Perkembangan teknologi katanya, harus dimanfaatkan dengan baik untuk memajukan sistem pendidikan di Badung. PPDB dengan sistem online diharapkan mampu mengatasi permasalahan pendidikan di Badung.
Ketua Komisi IV DPRD Badung, AAN Ketut Agus Nadi Putra mengatakan, PPDB memang selalu menjadi permasalahan setiap tahun di Badung. Pihaknya berharap, sistem ini mampu mengatasi permasalah yang selama ini terjadi. “Selain siswa miskin dan disabilitas, mohon warga yang berzonasi di wilayah tersebut juga diprioritaskan. Agar tidak menjadi polemik nanti di masyarakat,” pintanya.
Selama ini katanya, pemerintah memang sudah dibuat SMP baru untuk mengurangi permasalahan PPDB. Namun masih ada yang satu atap antara SD dan SMP. Pihaknya pun meminta, agar hal tersebut juga mendapat perhatian. “Jika tahun ini belum ada solusi tahun berikutnya pasti akan kewalahan. Karena setiap tahun siswa akan semakin banyak. Mohon ini juga diperhatikan,” pungkasnya.
Sementara, terkait usulan dewan untuk memberdayakan sekolah swasta katanya, telah ditanggapi pemerintah dengan bantuan hibah seragam dan peningkatan pendampingan dana BOS. Untuk kelas 7 diberikan Rp 3 juta termasuk pakaian, kelas 8 dan 9 sebesar Rp 1 juta lebih tidak termasuk pakaian. Sementara, untuk SD kelas 1 mendapat Rp 2 juta termasuk pakaian sedangkan kelas 2 sampai 6 Rp 300 ribu lebih. Perhatian ungkapnya, perlu dilakukan agar kedepan sekolah swasta tidak semakin mengerucut. “Pemerintah juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sekolah swasta juga memiliki fasilitas dan kualitas yang sama dengan sekolah negeri,” pinta pria yang akrab dipanggil Rahtut tersebut.
Anggota Komisi IV, Made Retha menyarankan, terkait PPDB online agar ada persamaan persepsi antara komite, kepala sekolah dan pemerintah sehingga penyampaian kepada masyarakat jelas. Retha juga menyambut positif hibah seragam dari pemerintah untuk sekolah swasta. “Daripada membangun sekolah baru yang nilainya besar, lebih baik sekarang kita optimalkan sekolah swasta terutama dari segi kualitas. Agar pemerataan pendidikan itu terwujud,” tambahnya. (put)
Save as PDF