DENPASAR-fajarbali.com | Investasi Keluarga Berencana (KB) merupakan intervensi yang sangat efektif dan efisien dari sisi anggaran, dengan Rasio manfaat-biaya sebesar $120. Ini berarti setiap $1 investasi KB akan memberikan manfaat kesehatan dan sosial-ekonomi bagi masyarakat sebesar $120.
Hal itu ditegaskan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, mengutip dari The Copenhagen Consensus Center melalui Jurnal “Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health – Global Health Now, January 10, 2018”, dan ICFP (International Conference Family Planning) 2018, serta Jurnal “Economist 24 January 2025.
Data tersebut dikemukakan Menteri Wihaji di depan peserta Diskusi Pakar bertajuk, “Investasi Pembangunan Manusia untuk Indonesia Emas 2045: Memastikan Komitmen Kebijakan dan Pembiayaan Keluarga Berencana Berkelanjutan”. Acara berlangsung secara daring dan luring di Gedung University Training Centre (UTC) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Senin (22/09/2025).
Kegiatan ini digelar dalam menyongsong Hari Kontrasepsi Sedunia 2025, dan untuk itu Menteri Wihaji menggarisbawahi bahwa melalui program KB pemerintah telah berhasil melakukan berbagai penghematan biaya hidup. Di antaranya dalam membesarkan anak, biaya perawatan kesehatan. Termasuk peningkatan pendidikan, partisipasi kerja, dan produktivitas perempuan, serta peningkatan kualitas penduduk usia produktif.
"Presiden telah menyampaikan kepada saya bahwa program KB itu penting. Anggaran sudah ada walau tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Namun akan kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan strategi yang tepat," ungkap Menteri Wihaji.
"Masih banyak keluarga kita yang belum beruntung dimana negara harus hadir, sehingga penting untuk tetap memberikan anggaran untuk keluarga yang belum bisa mandiri dalam ber-KB," lanjut Menteri Wihaji.
Menteri Wihaji juga menyampaikan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam Total Fertility Rate (TFR) antar provinsi, yang mencerminkan ketidakmerataan (disparitas) dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan program Keluarga Berencana.
"Prioritaskan intervensi program di wilayah-wilayah dengan TFR tinggi seperti NTT, saya kira itu butuh inovasi dan kreativitas," lanjut Menteri Wihaji.
Diskusi pakar ini digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN berkolaborasi dengan mitra kerja, mitra pembangunan, akademisi, dan mahasiswa. "Para pakar berkumpul untuk memberikan optimisme tentang pentingnya konsep Keluarga Berencana (KB). Mereka memberikan framenya, kami yang worknya, yang mengerjakan," tutur Menteri Wihaji.
Dibalik itu, diskusi pakar ini juga bertujuan memperkuat komitmen kebijakan dan pembiayaan berkelanjutan program KB, mengkaji tantangan dalam penurunan angka kehamilan berisiko dan unmet need kontrasepsi.
Sekaligus jugamenggalang dukungan multipihak, pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat, dalam memastikan investasi KB sebagai strategi utama menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara Prof. Dr. Komarudin, M.Si., Rektor UNJ, menyampaikan bahwa UNJ siap menjadi pusat keunggulan akademik bidang kependudukan dan lingkungan hidup. "UNJ berkomitmen mendukung program kependudukan dan keluarga berencana, dan siap mengambil posisi sebagai laboratorium kebijakan kependudukan," ujarnya.
Selain diskusi, Kemendukbangga dan UNJ juga melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara kedua pihak, khususnya dengan Sekolah Pascasarjana UNJ tentang kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam mendukung program Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN. (hms/bkkbn).
