BULELENG-fajarbali.com | Setelah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pemerasan terhadap sejumlah pengembang perumahan bersubsidi yang ada di Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng Made Kuta yang kini dilakukan penahanan di Lapas Krobokan, Tim Penyelidik Kajati Bali melakukan penggeledahan serta penyitaan dokumen penting yang masih tersimpan di kantor DPMPTSP, Jumat (21/3/2025) sore kemarin.
Dari penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 10.00 wita hingga 14.00 wita para penyidik Kejaksaan Tinggi Bali melakukan penyitaan sebanyak satu box berukuran besar yang merupakan dokumen penting.
Menurut Kasi pengendalian oprasi Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) Bali Anak Agung Ngurah Jayalantara saat dikonfirmasi disele-sela melakukan penggeledahan serta penyitaan dokumen penting mengatakan dirinya telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen penting terkait perkara Kadis Kuta.”Kami melakukan penyitaan dari pukul 10.00 wita hingga pukul 14.00 wita. Dalam penyitaan yang dilakukan kami melakukan penyisiran beberapa ruangan yang diduga sebagai tempat penyimpanan dokumen penting yang ada keterkaitan dengan PKKPR serta Persetujuan Bangunan Gedung (BPG) yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng,”jelas Jayalantara.
Dalam penyitaan dokumen penting, Jayalantara juga menuturkan kalau tim penyelidik juga melakukan penyitaan terhadap satu unit handphone merek Nokia yang diduga berisi tentang percakapan penting masalah dugaan pemerasan pengurusan perijinan.”Dalam hal ini selalin kami melakukan penyitaan dokumen kami juga melakukan penyitaan satu hendphone yang diduga berisi beberapa percakapan masalah perijinan,”jelasnya lagi.
Dikonfirmasi apakah ada pegawai yang juga ikut diperiksa? Jayalantara mengakui dalam penyelidikan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Kadis Kuta dirinya juga mengakui telah memeriksa beberapa pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ikut diperiksa sebagai saksi.”Kalau pegawai memang ada beberapa pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga ikut diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut,”akunya.
Lebih jauh dirinya juga mengakui sampai saat ini terdapat sebanyak 60 lebih pengembang yang ikut diperiksa terkait hal itu baik Himpera dan Apersi namun dalam hal itu dirinya mengakui masih melakukan penyelidikan terkait kasus itu.”Dalam hal ini banyak sekali pengembang yang masih diperiksa menjadi saksi dan tidak menutup kemungkinan akan peningkatan statusnya namun kami terus melakukan pengembangan. Untuk pengembang dari Pacung sangat koperaktif mereka sangat merespon dan mau membongkar semuanya atas keterlibatan hal tersebut,”jelasnya lantang.
Seperti pemberitaan sebelumnya, kasus rumah subsidi yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali akhirnya menetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng Made Kuta sebagai ‘Tumbal’ lantaran ditahan tim penyelidik Kajati Bali, Kamis (20/3) siang. Dimana Kuta diketahui telah melakukan pemerasan terhadap para pengembang hingga Rp dua milyar lebih guna memperlancar dalam pengurusan perijinan. @gus
