MANGUPURA – fajarbali.com | Kalangan legislatif dan eksekutif di daerah sangat penting memahami substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Oleh karenanya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai (LPPM-UNR) menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), bertempat di Pullman Bali Legian Beach Hotel & Resort, dari Kamis (17) hingga Sabtu (19/3).
Kepala LPPM UNR Yudistira Adnyana menjelaskan, bimtek ini bertujuan memberikan wawasan, pendalaman tugas serta sosialisasi regulasi yang baru bagi para legislator yang sebagai mitra sejajar pemerintah daerah. Dengan menghadirkan nara sumber berkompeten di bidangnya, ia yakin anggota DPRD Sumut mendapatkan pencerahan dan masukan.
“Kami (LPPM-UNR, Red), sering bekerja sama dengan DPRD wilayah Sumatera, namun khusus untuk DPRD Sumut ini merupakan kali pertama diselenggarakan di Bali,” jelas Yudistira yang juga ketua panitia bimtek tersebut. Pekan lalu, pihaknya telah menggelar kegiatan serupa dengan DPRD DKI Jakarta dengan pokok bahasan tentang Ibu Kota Negara.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Baskami Ginting, menilai bimtek ini sangat ‘urgent’ bagi anggotanya karena berkaitan dengan perencanaan anggaran di daerahnya. Seperti laiknya regulasi yang baru, perlu dilakukan sosialisasi dan dipelajari secara kontinyu agar tercipta persamaan persepsi pemangku kebijakan.
“Kami menganggap bimtek ini sangat penting sehingga kami rela datang jauh-jauh. Kami harap seluruh anggota mengikuti acara ini sampai akhir, karena memakai uang rakyat, jadi harus bermanfaat nyata untuk rakyat,” pintanya.
Kesempatan ini, menurut Baskami, juga sebagai bentuk dukungan dari Sumut untuk kebangkitan pariwisata Bali. Kehadiran mereka setidaknya mampu sedikit menggeliatkan roda pariwisata yang hampir dua tahun dilanda pandemi Covid-19. “Bagi saudara saya di Bali, semoga cepat pulih pariwisatanya seperti sediakala. Mari kita optimis,” ajaknya.
Rektor UNR Ni Putu Tirka Widanti mengaku, tema yang diangkat sangat strategis dan aktual. “Disebut strategis karena dampaknya yang luas bagi pengelolaan keuangan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Disebut aktual karena tergolong baru disahkan sehingga membutuhkan ruang dialog dan diskusi untuk memperdalam aspek-aspek teknisnya,” jelas Tirka usai diberikan kain ulos oleh Pimpinan DPRD Sumut.
Kata Tirka, tema keuangan publik dalam bentuk APBN dan khususnya APBD selalu menarik untuk dicermati, bukan saja dalam situasi normal tapi juga dalam situasi krisis seperti saat pandemic sekarang ini. Secara teori dan empiris, keuangan publik memainkan peranan penting sebagai penggerak perekonomian terutama dalam situasi krisis.
“Manakala sektor swasta terbatas ruang geraknya maka sektor publik/pemerintahlah yang mempunyai peranan untuk menggerakan perekonomian nasional dan daerah. Singkat kata, APBD memainkan peranan penting dalam perekonomian daerah,” ujarnya.
Dengan hadirnya UU No 1 Tahun 2022, sesuai namanya diharapkan dapat menyeimbangkan keuangan pemerintah pusat dan pemeritah daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Ia berharap wakil rakyat Sumut tersebut dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Tak lupa, ia berterima kasih karena kehadiran mereka berkontribusi terhadap pariwisata Bali. Adapun narasumber yang dihadirkan yakni, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Rochayati Basra, dan Budi Antoro. (Gde)
Save as PDF