Sengketa Lahan di Bali Semakin Tinggi Diduga Ulah Mafia Tanah

(Last Updated On: )

DENPASARFajarbali.com | Belakangan ini kasus sengketa lahan atau tanah semakin marak di Bali. Entah apa penyebabnya, tapi sebagain warga menilai salah satu penyebab maraknya kasus sengketa lahan ini katena adanya mafia tanah. 

Pengamat sekaligus praktisi hukum, Charlie Usfunan mengungkap bahwa, maraknya sengketa tanah di Bali juga dikarenakan tingginya permintaan tanah di Bali. 

 

“Selain itu peran mafia tanah yang bermain juga sebagai salah satu penyebab kasus sengketa tanah semakin meningkat,” pengacara muda, Charlie Usfunan yang dihubungi Kamis (2/12/2021). 

 

Charlie menerangkan mafia tanah ini tidak hanya melakukan aksinya secara individu. Namun saat ini sudah banyak mafia tanah yang memiliki kelompok atau jaringan yang juga melibatkan oknum di Badan Pertanahan Negara (BPN). 

 

Beberapa kasus yang banyak terjadi, antara lain melakukan pemalsuan dokumen, pendudukan ilegal atau tanpa hak, mencari legalitas di pengadilan, rekayasa perkara, kolusi dengan oknum aparat pertanahan dan motif lainnya.

 

“Para mafia tanah ini bisanya disokong pendana yang siap mengucurkan uangnya untuk bisa menguasai tanah secara ilegal,” tegas pengacara asal NTT yang juga promotor tinju ini.

 

“Pendana ini juga memiliki jaringan mafia tanah yang memiliki akses ke BPN hingga aparat penegak hukum. Biasanya mereka bermain di lokasi strategis yang memiliki nilai tanah yang tinggi,” tambahnya pengacara lulusan S2 Universitas Udayana ini.

 

Hal yang sama ditegaskan pengacara muda lainnya Yuliana Ambarsika. Menurutnya masyarakat harus lebih waspada dan berhati-hati saat akan menjual atau membeli tanah. Pasalnya keberadaan mafia tanah ini sudah semakin merajalela.

 

“Jika menemukan kejanggalan dalam transaksi tanah, masyarakat bisa melaporkan ke Satgas Mafia Tanah yang dibentuk Polda Bali dan BPN Bali beberapa waktu lalu,” ujarnya.

 

Apalagi melihat beberapa aksi mafia tanah yang salah satunya menimpa korban artis, Nirina Jubir beberapa waktu lalu. “Jika ingin melakukan transaksi jual beli tanah perhatikan status tanah dan pemilik tanah apakah sudah sesuai. Pastikan juga tidak sampai memberikan sertifikat tanah kepada orang lain sebelum terjadi kesepakatan,” lanjutnya.

 

Seperti diketahui, pada Rabu (1/12) PN Denpasar juga baru saja memutus perkara sengketa Pipil antara penggugat warga Jimbaran, I Nyoman Siang dan I Rentong dkk melawan konglomerat asal Jakarta Kwee Sinto.

 

Dalam putusan perkara tersebut majelis hakim pimpinan Engeliky Handajani Day Hakim menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menguasai bukti-bukti surat tanpa hak. “Memerintahkan tergugat mengembalikan bukti-bukti surat (Pipil dan dokumen lain) kepada penggugat tanpa mempersyaratkan apapun termasuk tebusan,” tegas hakim Angeliky dalam putusan.(eli)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Didampingi Kapolri, Presiden Joko Widodo Hadiri Pertemuan Kasatwil Polri Tahun 2021

Jum Des 3 , 2021
(Last Updated On: )  NUSA DUA -fajarbali.com |Selama kunjungan kerja di Bali, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menghadiri kegiatan Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri tahun 2021. Acara ini berlangsung di The Apurva Kempinski Hotel tepatnya di Jalan Raya Nusa Dua Selatan Benoa, pada Jumat 3 Desember 2021. 

Berita Lainnya