Raih WTP Delapan Kali Berturut-turut, Bukti Reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah yang dilakukan Dana-Dipa

AMLAPURA-Fajarbali.com | Reformasi birokrasi dan pembenahan tata kelola keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, di bawah kepemimpinan Dana-Dipa, sukses mengantarkan Pemkab Karangasem meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya secara berturut-turut dari BPK-RI.

Penyerahan WTP ini dilaksanakan oleh Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satriya Perwira, SE, MM, Ak,CA,JSFA di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Selasa (9/5/2023), dan diterima langsung oleh Bupati Karangasem, I Gede Dana didampingi Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika. Penyeraham WTP ini juga diikuti oleh Ketua DPRD dan Bupati/Walikota se- Bali, dan disaksikan oleh Sekda Propinsi Bali Drs. I Dewa Made Indra, M.Si.

Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satriya mengapresiasi kerja keras Pemkab Karangasem bersama DPRD Kabupaten Karangasem. Sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Pihaknya berpesan agar Pemkab Karangasem terus menyempurnakan perbaikan terhadap beberapa catatan yang ditemukan, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. “Saya sangat mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali serta Kabupaten /kota se Bali yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu, sehingga hasil pemeriksaannya dapat kami serahkan kembali dengan cepat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Gede Dana, usai menerima penghargaan WTP tersebut menyampaikan terimakasih kepada BPK-RI atas penghargaan tersebut. Gede Dana juga menyampaikan apresiasi terhadap seluruh OPD dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Karangasem yang telah bekerja keras dan teguh menjalankan prinsip Clean Governance, transparansi, dan tata kelola keuangan daerah yang baik, cermat dan akuntable. “Terimakasih kami sampaikan atas apresiasi yang telah diberikan kepada Pemda Karangasem terkait opini WTP yang kami raih selama delapan kali berturut-turut. Ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, sesuai dengan visi dan misi kami,” ujar Gede Dana.