Badung- fajarbali.com | Terdampaknya pariwisata Badung akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menyebabkan banyaknya tenaga kerja (Naker) yang di-PHK dan dirumahkan. Apalagi Kabupaten Badung selama ini sangat mengandalkan pariwisatanya sebagai pendapatan daerah maupun masyarakatnya.
Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata pun membenarkan adanya ribuan pekerja di Kabupaten Badung yang terdampak Covid-19. Bahkan menurutnya, banyak juga pekerja yang statusnya mengambang lantaran dirumahkan tanpa menerima gaji.
“Kondisi ini kita alami semua, sehingga perlu kreatif menyikapi kondisi ini (pandemi -red). Memang sulit tapi kita harus tetap berusaha agar bisa tetap bertahan,” ungkap Parwata, Rabu (11/8/2021).
Baca Juga :
Bhabinkamtibmas Lakukan Bang Bagi, Sasar Warga Lansia
Setelah Bedah Rumah, Kejari Karangasem Segera Selesaikan Kasus Masker
Sekretaris DPC PDI Perjuangan ini mengatakan, kreativitas membuka usaha UMKM atau bekerja dengan memanfaatkan teknologi harus dibangkitkan di masa pandemi. Pihaknya mencontohkan misal, seperti ojek online, usaha kuliner yang dijual online dan usaha lainnya. Apalagi, pemerintah siap memfasilitasi bantuan UMKM bagi masyarakat yang berdampak.
“Sesuai pembahasan KUA PPAS APBD Badung yang kita sepakati Rp 185 miliar untuk bantuan Covid-19,” tegasnya.
Seperti diketahui, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung mencatat, terdapat 1.288 pekerja yang telah di PHK. Sedangkan, 42.409 pekerja yang telah dirumahkan alias sudah tidak bekerja namun masih terikat di perusahaan tanpa menerima gaji.
Sebelumnya, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta mengungkapkan, terdapat bantuan dari Kementerian desa, bantuan langsung tunai dana desa, sehingga seluruh KK di Badung telah tersentuh bantuan.
“Kita sudah menerapkan keadilan sosial bagi seluruh penduduk,” ucapnya. (put)