Wakil Sekretaris DPW PSI Bali, Desak Gede Maya Agrevina
DENPASAR-fajarbali.com
Langkah mantan Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Denpasar, Gede Eka Wijaya Patriana yang meminta klarifikasi terhadap pencoretannya dari Daftar Calon Tetap (DCT) Bacaleg DPRD Kota Denpasar ditanggapi oleh PSI Bali. Wakil Sekretaris DPW PSI Bali Desak Gede Maya Agrevina saat dikonfirmasi membantah apa yang disampaikan oleh Gede Eka Wijaya Patriana. Menurutnya, PSI telah mengirimkan surat kepada Eka Patriana perihal pencoretan namanya. Hal itu didasari dengan surat DPP PSI termasuk adanya laporan yang masuk.
Maya Agrevina menjelaskan, Eka Patriana disebut sering kali membuat postingan di media sosial yang sifatnya memancing kegaduhan. Misalnya menggiring opini yang buruk terhadap kepengurusan PSI. “Kemudian kita melakukan pelaporan kepada DPP, kemudian surat dari DPP itu menyatakan bahwa menyetujui apapun yang menjadi keputusan DPW PSI Bali dan DPD PSI Kota Denpasar,” paparnya, Rabu (08/11).
Terkait belum adanya pemanggilan kepada Eka Patriana, pihaknya menyatakan jika sebelumnya saat menjadi Ketua DPD PSI Kota Denpasar sudah ada pemanggilan. Akan tetapi, tidak ada keluh kesah yang disampaikan. Begitu juga dengan penyampaian terkait pencoretan namanya dari DCS. “Kami juga sudah sempat menginformasikan kepada beliau, beliau juga gak datang. Malah ngutus orang kesini, katanya kuasa hukumnya,” ujar Maya.
Sis Maya (sapaan akrabnya,red) juga menjelaskan tanda tangan Ketua Umum Giring Ganesha yang dipermasalahkan oleh Eka Patriana. Maya mengakui jika saat itu Kaesang Pangarep sudah ditetapkan sebagai Ketua Umum, sementara yang bertanda tangan masih Giring Ganesha. Hal tersebut tak lebih dari proses perbaikan administrasi dimasa peralihan ketua umum di Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Bahkan seluruh surat perbaikan dari DCS ke DCT yang bertanda tangan adalah Giring Ganesha selaku Ketum. “Secara berita, Bro Kaesang itu sudah menjadi Ketum. Tapi dari segi administratif kita belum bisa mengubah, karena kita masih berproses di Kemenkumham. SK terbaru DPP terbaru kan tidak seperti di SK Provinsi dan Kabupaten yang mengeluarkan DPP,” pungkasnya. W-011
Save as PDF