MANGUPURA-fajarbali.com | Proyek Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung hingga kini tak kunjung terwujud. Pemkab Badung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) disebut memiliki kendala di pembebasan lahan yang mencapai hampir Rp 800 miliar.
Jika lahan sudah tersedia baru para investor mau ikut membangun jalan, itupun ada hitung-hitungannya dengan memakai skema proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Hal itu terungkap pada rapat kerja Komisi II dan Komisi III DPRD Badung dengan Dinas PUPR Badung di Gedung Dewan, Senin (17/1) lalu.
Kadis PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba mengatakan, sebenarnya untuk skema KPBU itu ada dua kegiatan. Pertama kegiatan utilitas terpadu dan kedua Jalan Lingkar Selatan. Proyek ini sudah mendapat persetujuan dari Bappenas dan Kemenkeu.
Proyek PKBU tersebut, lanjut dia, saat ini masih dalam proses persiapan. Nota kesepakatan antara Bupati Badung dan DPRD terkait KPBU ini juga sudah ditandatangani. “Terkait KPBU ini sudah ada nota kesepakatan dengan DPRD. Jadi, ini sekarang kami tindaklanjuti,” katanya.
Secara khusus mengenai proyek Jalan Lingkar Selatan, pihaknya mengaku ada sejumlah kendala yang dihadapi untuk merampungkan. Salah satunya adalah pembebasan lahan. “Sudah berproses, mulai dari penyiapan dan perencanaan. Cuma kita tidak bisa masuk proses transaksi karena terkendala di pembebasan lahan. Untuk pembebasan lahan saja kita butuh Rp 800 miliar. Jadi, kami tidak berani katakan tahun 2023 atau 2024 ini akan selesai, apalagi sekarang masih situasi Covid,” paparnya.
Sesuai master plan Jalan Lingkar Selatan ini akan dibagi menjadi beberapa segmen. Meliputi Segmen 1 (Jalan Siligita-Sawangan–Ungasan). Segmen II (dari Ungasan-Pecatu), Segmen III sepenuhnya memakai Jalan Nasional, Segmen IV dari Labuan Sait-Jimbaran.
Jalur yang akan dilintasi tersebut, ada beberapa lahan belum dibebaskan. Yakni, di Segmen II dengan anggaran sekitar Rp 500 miliar dan Segmen IV seharga Rp 300 miliar. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan sebesar Rp 800 miliar.
“Diluar Rp 800 miliar itu, sudah ada hibah swasta juga yang siap menyerahkan lahannya. Kemudian, pemilik lahan sudah siap, tidak ada masalah, tinggal bayar pembebasan lahan,” tegasnya.
Mengingat proyek ini belum bisa dipastikan kapan akan rampung, Surya Suamba mengaku sudah diperintahkan oleh Bupati untuk mengkaji pembuatan semacam Perumda Infrastruktur. “Untuk kajian pembuatan Perumda Infrastruktur ini sudah dianggarkan tahun 2021, dan kami sedang proses. Nanti, Perumda ini yang akan menangani kelanjutan Jalan Lingkar Selatan ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, penandatanganan Trasa Final antara Bupati Giri Prasta dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) terkait Penjaminan proyek PKBU Jalan Lingkar Selatan sejatinya sudah dilakukan pada tanggal 10 Maret 2021. (put)
Save as PDF