SEMARAPURA-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Usai membidik dugaan penyimpangan penetapan tarif Kapal Roro Nusa Jaya Abadi, Kejaksaan Negeri Klungkung terus menunjukkan 'taringnya'. Kini proyek Biogas tahun 2014 lalu di Kecamatan Nusa Penida yang jadi bidikan.
Bahkan setelah memeriksa puluhan saksi, saat ini Kejari sudah mengantongi nama dan hanya menunggu tahap penetapan tersangka.
Kasi Pidsus Kejari Klungkung, Meyer Simanjuntak mengungkapkan, dugaan korupsi proyek Biogas ini tercium berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK melakukan pemeriksaan tahunan, ternyata didapati proyek yang tidak termanfaatkan.
Selanjutnya Kejaksaan melakukan penelusuran pada tahun 2016, ternyata yang dimaksud adalah proyek Biogas bantuan dari Kementrian ESDM senilai Rp 890 juta. Sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014 silam ditambah dana pendampingan dari Pemkab Klungkung sebesar 10 persen.
Ditangani Badan Pemerdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan KB Kabupaten Klungkung, proyek Biogas ini rencananya dibangun sebanyak 40 unit dan tersebar di 3 desa. Yakni Desa Kutampi Kaler, Kelumpu, dan Desa Sakti. Namun, yang terealisasi hanya 38 unit dan itupun tidak dimanfaatkan. Pihak kejaksaan pun menemukan indikasi pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksaan dan pertunjuk teknis.
Berdasarkan dugaan tersebut, Meyer Simanjuntak mengatakan sudah melakukan pemeriksaan saksi. Bahkan saksi yang diperiksa sudah mencapai 70 orang. Mulai dari penerima bantuan, pejabat eselon II (setingkat Kadis), eselon III (Setingkat Kabid), termasuk anggota DPRD aktif beserta istrinya yang bertindak sebagai pemborong dalam proyek tersebut.
