Denpasar-fajarbali.com | Dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19, Pemerintah kembali melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali, 3-20 Juli mendatang.
Penerapan PPKM darurat ini diprediksi jangka pendek mempengaruhi ekonomi, namun bila efektif menangani Covid-19 maka ekonomi kian cepat kembali tumbuh. Untuk itu semua pihak diharapkan komitmen menerapkan protokol kesehatan 3M, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman.
Menurut, Epidemiolog, dr. Bayu Satria Wiratama, MPH., kebijakan pemerintah untuk menerapkan PPKM darurat ini dinilai tepat dilakukan. Kendati demikian, perlu adanya perubahan dalam penerapan yakni harus dilakukan dengan lebih ketat dan ketegasan dari petugas ketimbang PPKM yang telah berjalan sebelumnya. Sebab PPKM sebelumnya tidak cukup efektif menekan penambahan kasus Covid-19 di tanah air.
Baca Juga :
RSUP Sanglah Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Usia 12-17 Tahun
FIFGROUP FEST Juli, Perjalanan Tebar Promo Berlanjut di Makassar
“Kebijakan PPKM darurat ini tepat asal ada perubahan dan evaluasi terkait PPKM yang sebelumnya dirasakan kurang berhasil. Sebab selama ini terkesan hanya ganti nama tanpa ada perubahan kearah yang lebih baik,” ujarnya, Senin (5/7/2021).
Wiratama menyampaikan, pada pelaksanaan PPKM darurat kali ini harus dilakukan lebih jelas dan terukur. PPKM bukan hanya sekedar memperpendek jam operasional dan mengurangi kapasitas, tetapi evaluasi berdasar data epidemiologi. Menurutnya, hal utama yang harus dicegah dalam kebijakan PPKM adalah mobilitas masyarakat.
“Ya percuma kalau mobilitas ke tempat-tempat lain seperti rumah teman, saudara, taman dan lainnya tidak dicegah karena masih akan berinteraksi satu sama lain,” jelasnya.
Wiratama kembali menegaskan PPKM tidak akan berjalan efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19 apabila tidak ada perubahan dari sisi pelaksanaan dan pendekatannya. Terlebih melihat kondisi pertambahan kasus Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat terutama di daerah yang tidak terdeteksi sistem surveilance-nya, PPKM ini tidak akan berhasil tanpa adanya pembatasan mobilitas yang dilaksanakan dengan benar dan ketat.
“Masyarakat pun perlu diedukasi terkait pembatasan sosial yang dimaksud oleh pemerintah. Edukasi dapat dilakukan melalui berbagai cara salah satunya iklan di televisi maupun media sosial. Pendekatan lain yang dapat ditempuh dengan mengaktikan relawan di tingkat Desa. Para relawan bertugas melakukan pengawasan terhadap tamu yang masuk dan memastikan mereka menjalankan protokol kesehatan (prokes) secara ketat,” pungkasnya.
Ia pun berharap percepatan penanganan kesehatan harus dioptimalkan termasuk percepatan program vaksinasi sehingga bisa terbentuk herd immunity. Tujuan akhirnya, semakin efektif penanganan Covid-19 maka makin cepat juga pulihnya aktivitas ekonomi. (dha)
Save as PDF