GIANYAR-fajarbali.com | Penjabat Bupati Gianyar, I Ketut Rochineng bakal turun ke desa-desa guna menyerap aspirasi langsung di desa. Namun sebelum melakukan aksi turun ke desa, Pj Bupati Rochineng mengumpulkan camat, perbekel/lurah, tim ahli dan pendamping desa guna mendengar secara langsung aspirasi dari bawah dan sekaligus memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan Undang-undang Desa.
Kegiatan pada Kamis (29/3/2018) ini didampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), I Ketut Suweta di Kantor Bupati Gianyar. Dalam kesempatan tersebut, Kadis PMD Gianyar, Ketut Suweta mengatakan, dalam merealisasikan penyaluran dana desa, Kabupaten Gianyar mendapat penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Bali yaitu penghargaan terbaik ke dua setelah Kabupaten Tabanan.
Prestasi lainnya, yakni pengamprahan dan penyaluran dana desa tahap II sebagai peringkat pertama disusul Kabupaten Tabanan. Sementara di tahun 2018 sebanyak Rp. 296 M lebih dana bersumber dari 10 sumber tersalurkan kepada 64 Desa yang ada di Kabupaten Gianyar. Dengan dana yang besar tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan batas desa, pengadaan barang dan jasa di desa serta Sumber Daya Manusia.
Sesuai instruksi SKP 4 kementrian dalam upaya pengentasan kemiskinan, Kabupaten Gianyar juga meluncurkan program Padat Karya Tunai dengan minimal HOK (Harga Orang Kerja) minimal 30 %. Program ini memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa tertutama masyarakat miskin, masyarakat menganggur serta setengah menganggur. Tujuannya memberikan kesempatan kepada warga desa untuk diberikan program kegiatan, dimana pelaksanaannya harus menggunakan tenaga lokal terutama masyarakat miskin dan menganggur. Sehingga, diharapkan ekonomi di desa dapat bergulir yang berimbas pada percepatan pengentasan kemiskinan. “Ada 10 Desa yang sudah siap melaksanakan Padat Karya Tunai,” terang Suweta.
Pj Bupati Gianyar, Dr. I Ketut Rochineng mengharapkan dalam pengelolaan Dana Desa diharapkan para perbekel dan jajarannya agar berhati-hati dan selalu berpedoman dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, nantinya para perbekel dalam mengeksekusi anggaran tidak mengakibatkan permasalahan hukum di kemudian hari.
Sementara tentang masih belum optimalnya SDM di desa, agar dinas terkait meningkatkan perangkat desa melalui bimbingan teknis maupun diklat-diklat. Begitu juga dengan permasalahan mengenai pengadaan barang dan jasa di Desa, diharapkan Tenaga Ahli, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa untuk terus mengawasi proses pengadaan barang dan jasa serta senantiasa mengadakan koordinasi dengan Inspektoran Kabupaten Gianyar.
“Setelah ini, nanti saya akan langsung turun ke desa-desa untuk membahas permasalahan yang dihadapi termasuk mencari solusi bersama OPD terkait,” terang Rochineng.
Rochineng juga mengharapkan, aparat desa lebih responsive terhadap semua kegiatan-kegiatan atau gejala-gejala yang menimbulan kerawanan permasalah di desa agar melaporkan baik kepada penegek hukum maupun ke Pemkab gianyar. Terlebih tahun ini merupakantahun politik, disamping Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati Gianyar juga akan dilaksnaakan Pilkades serentak 2 September mendatang.W-010*
Save as PDF