Diskusi terfokus bersama jurnalis dan Kader Peduli AIDS terkait penanggulangan HIV/AIDS di Desa bertempat di Kubu Kopi Denpasar. (Foto: Tha)
DENPASAR-fajarbali.com | Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) masih menjadi masalah kesehatan global yang serius. Meskipun saat ini sudah ada kemajuan dalam pengobatan dan perawatan, namun pencegahan, penularan baru serta menghentikan stigma negatif terhadap seseorang yang terinfeksi HIV/AIDS tetap menjadi fokus utama khususnya di Bali.
Hal di atas disampaikan Forum Peduli AIDS (FPA) Bali saat menggelar Diskusi Terfokus Bersama Jurnalis dan Kader Peduli AIDS Desa Dauh Puri Kelod terkait dengan Advokasi Penanggulangan AIDS di Desa Kota Denpasar Tahun 2023 bertempat di Kubu Kopi Denpasar, Sabtu (2/12).
Koordinator Program Advokasi FPA Bali sekaligus Ketua Komunitas Jurnalis Peduli AIDS (KJPA), Rofiqi Hasan menyebutkan, implementasi pencegahan HIV/AIDS di tingkat desa memainkan peran penting dalam mengurangi penyebaran virus dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang terkait dengan penyakit ini.
“Kita ingin menyampaikan bahwa pola penanggulangan HIV/AIDS yang kita rancang saat ini adalah berbasis desa. Kita mulai dari Kota Denpasar, ada total 27 desa dan 17 di antaranya sudah memiliki kepedulian melalui program, bahkan sudah membuat plot anggaran khusus untuk penanggulangan HIV/AIDS. Saat ini sudah ada dua desa di Kota Denpasar yang sepakat untuk bekerja sama dengan komunitas, salah satunya Desa Dauh Puri Kelod. Dengan adanya program dari desa ini tentu kami memiliki tujuan yaitu tercapainya Triple Zero 2030, yaitu tidak boleh ada stigma kepada ODHIV, tidak ada penularan baru, dan tidak ada kematian karena HIV/AIDS,” ungkapnya.
“Untuk itu, kerjasama yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat desa, sangat penting dalam mencapai tujuan pencegahan HIV/AIDS. Koordinasi yang efektif, pertukaran informasi, dan sinergi antara pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan upaya pencegahan dan mengurangi penyebaran virus,” sambungnya.
Senada dengan Rofiqi, Perwakilan Komunitas ODHIV, Ika mengatakan, komitmen desa di Denpasar sudah terlihat dari sejumlah program yang ada termasuk alokasi anggarannya. Namun, masih sebatas sosialisasi untuk pencegahan. “Selama ini kegiatan sosialisasi atau edukasi yang dijalankan pihak desa cenderung menyasar kalangan anak muda di Banjar atau Sekaa Teruna Teruni (STT) dan PKK. Padahal, di tiap Banjar kerap ada sangkep (pertemuan) yang juga efektif untuk melakukan sosialisasi,” ucapnya.
“Kami sangat mendukung dan mendorong agar program tersebut bisa dikembangkan dengan melibatkan komunitas-komunitas dengan perilaku yang berisiko di desa. Mulai dari program penjangkauan warga dengan perilaku berisiko berani melakukan tes hingga adanya bantuan sosial bagi ODHIV. Di sini tentu diperlukan juga komitmen agar tidak terjadi stigma dan diskriminasi,” jelas Ika.
Ika menambahkan, dalam hal ini, peran kepala desa sangat penting dalam memberikan layanan yang tidak diskriminatif dan bahkan melibatkan komunitas dalam aksi pencegahan. “ODHIV yang sudah terbuka biasanya akan menjadi yang pertama dihubungi ketika ada kasus sehingga akan memudahkan juga untuk pemberian dukungan. Selain itu, pencegahan HIV/AIDS di desa memainkan peran penting dalam mengurangi penyebaran virus dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang terkait dengan penyakit ini. Melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat, akses ke layanan kesehatan yang memadai, dan keterlibatan komunitas, program pencegahan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa,” tegasnya.
Kader Peduli AIDS Desa Dauh Puri Kelod, Nyoman Mardika mengapresiasi langkah FPA Bali untuk memfasilitasi kerja sama antara kader desa dan komunitas ODHIV. “Kami di Desa Dauh Puri Kelod sudah siap menerima tentang bagaimana penanganan terhadap ODHIV. Kami tetap melakukan pendampingan, dan juga merancang program-program strategis,” ujarnya.
“Sejauh ini program yang telah dijalankan masih sebatas sosialisasi, edukasi, preventif dan preemtif terkait penanggulangan HIV/AIDS kepada warga. Selama ini kami masih menganggap nol kasus karena adanya kerahasiaan data ODHIV. Apabila nantinya ada data yang masuk ke kader maka kami akan membutuhkan komunitas guna memperlancar pendampingan untuk melakukan pendekatan kepada ODHIV,” sebutnya. (M-001)
Save as PDF