Denpasar-fajarbali.com | Posyandu sudah dikenal sejak lama sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil, orang tua dan balita. Kini, Posyandu dituntut untuk mampu menyediakan informasi kesehatan secara lengkap sehingga menjadi sentra kegiatan kesehatan masyarakat.
Keberadaan posyandu sudah menjadi hal yang penting di tengah masyarakat, selain berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat juga mendekatkan pelayanan dasar bidang kesehatan terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita.
Ancaman tertular virus Covid-19 dibarengi dengan kebijakan dari pemerintah untuk membatasi aktivitas di luar rumah, menjaga jarak, bekerja dari rumah, memakai masker, dan protokol kesehatan (prokes) lainnya membuat banyak posyandu menghentikan sementara aktivitasnya.
Baca Juga :
Berdalih Suruhan Banjar Ambil Uang Keamanan, Pemalak Berpakaian Adat Dibekuk
Lagi, Bayi Baru Lahir Di Buang di Parit Sawah
Padahal peran posyandu ini sangat diperlukan untuk menekan atau mencegah kejadian stunting. Oleh sebab itu, perlu diambil langkah untuk menyeimbangkan kebutuhan penanganan Covid-19 dan tetap memastikan kelangsungkan pelayanan kesehatan esensial pada balita tetap berjalan.
“Berdasarkan acuan dari Buku Panduan Pelayanan Kesehatan Balita Pada Masa Tanggap Darurat Covid-19 terbitan Kemenkes RI pada 2020, telah dibuat beberapa pedoman untuk posyandu pada masa pandemi Covid-19. Dalam acuan tersebut disebutkan bahwa pelayanan rutin balita sehat mengikuti kebijakan pemerintah yang berlaku di wilayah kerja dan mempertimbangkan transmisi lokal virus corona. Beroperasi atau tidaknya posyandu diserahkan kepada kebijakan pemerintah daerah (lurah/kepala desa),” ungkap Seksi Promkes Dinkes Bali Ni Kadek Widiastuti, SKM,MPH, Selasa (29/6/2021).
Widiastuti menerangkan, di masa pandemi, para kader posyandu juga perlu diberikan penyegaran materi dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk membantu mengedukasi masyarakat sehingga dapat menekan penyebaran virus corona.
“Untuk itu diharapkan petugas kesehatan khususnya di puskesmas dapat melakukan upaya peningkatan kapasitas kader melalu berbagai cara yang sesuai dengan protokol kesehatan baik secara daring maupun secara luring,” tandasnya. (dha)
Save as PDF