Perwakilan BKKBN Bali, menggelar pertemuan bertajuk "Pengembangan Kebijakan Dalam GDPK 5 Pilar dan Percepatan Penurunan Stunting", Kamis (19/9/2024) di Kantor BKKBN Bali.
DENPASAR-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bali, menggelar pertemuan bertajuk "Pengembangan Kebijakan Dalam GDPK 5 Pilar dan Percepatan Penurunan Stunting", Kamis (19/9/2024) di Kantor BKKBN Bali.
GDPK atau Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan Rancangan Induk yang harus dimiliki oleh setiap tingkatan wilayah dalam mengelola dinamika kependudukan.
Perpres RI Nomor 153 tahun 2014 Tentang GDPK mengamanatkan bahwa setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, harus menyusun GDPK 5 pilar. 5 pilar tersebut meliputi; Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pilar Peningkatan Kualitas Penduduk, Pilar Pembangunan Keluarga, Pilar Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, dan Pilar Penataan Data dan Administrasi Kependudukan.
Pilar-pilar itu, kata dia, dapat menjadi acuan dalam pengembangan rencana kerja maupun rencana strategis di 5 bidang pembangunan kependudukan. Untuk itu, pihaknya mengundang Kepala OPD KB Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk OPD KB Provinsi dan Kab/Kota, serta Satgas Stunting Provinsi dan Kab/Kota se-Bali.
Kegiatan ini bertujuan sebagai pendampingan pengembangan kebijakan dalam GDPK 5 Pilar terutama kebijakan dalam percepatan penurunan stunting.
Plt.Kepala BKKBN RI Tavip Agus Raswanto, dalam sambutannya yang dibacakan Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Bali dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS., menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang menyiapkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Sehingga ia menilai, momentum ini menjadi sangat penting, karena kalau dicermati beberapa wilayah di kabupaten/kota pengambilan blok sampel menjadi penting untuk mendapatkan hasil yang akurat.
“Karena saat blok sampel diambil pada kodisi kasus balita kurang gizi sangat tinggi, maka prevalensi angka stunting menjadi tinggi,” katanya.
“Pengambilan blok sampel tidak mewakili, oleh karena itu, saya titip pada setiap pertemuan untuk dilakukan pendampingan pada saat dilakukan survei,” pintanya.
Ia menambahkan, standar operasional prosedur (SOP) pengukuran balita di lapangan/posyandu banyak masalah. Seperti alat ukur yang tidak memadai, dan sumber daya manusia belum terlatih Alat ukurnya yang tidak memadai, SDM nya juga belum terlatih. Permasalahan itu harus menjadi perhatian bersama.
Hal ini menyebabkan data yang muncul di sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), tidak sesuai dengan realita. “Datanya jauh sekali dan agkanya 6,6% namun ternyata hasilnya melebihi,” kata dia.
Ditambahkan, penduduk merupakan penerima manfaat utama dari pembangunan, sehingga tidak berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan.
"Jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya," jelasnya.
