DENPASAR-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Sejumlah pengusaha yang bergerak di bidang toko modern, mulai resah akibat kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar dalam menata toko modern. Penataan ini mengacu dasar hukum Surat Keputusan (SK) Wali Kota Denpasar No.188.45/495/HK/2011, tertanggal 9 September 2011 tentang Penataan Toko Modern.
Sayangnya, kini mulai dirasakan dampaknya. Terutama bagi 295 pemilik toko modern yang masuk data base penataan toko modern. Mereka yang hendak mengurus perpanjangan izin mengalami kesulitan. Karena dalam izin yang dimiliki sebelumnya, terdapat kalimat “tidak bisa diperpanjang”.
Menyikapi hal itu, salah seorang anggota DPRD Kota Denpasar, AA.Susruta Ngurah Putra, menyampaikan, sejumlah rekannya yang bergerak di usaha retail toko modern, mulai mengeluh. Mereka kini kesulitan untuk memperpanjang izin operasionalnya. Padahal, mereka sudah beroperasi cukup lama.
“Dampak dari penataan toko modern beberapa tahun lalu, kini mulai dirasakan para pemilik toko modern mandiri. Mereka ini tidak termasuk toko modern berjaringan. Ini pengusaha lokal,” ungkap Susruta, Selasa (15/5/2018).
Susruta yang juga pengurus pengusaha ritel di Denpasar ini berharap, pemerintah segera meninjau kebijakan yang diterapkan pada 2009 lalu. Saat itu, ada keinginan untuk membatasi munculnya took modern berjaringan. Namun, yang terkena dampaknya, toko modern yang dimiliki orang lokal yang tidak berjaringan.
