BANGLI-fajarbali.com | Pemerintah Kabupaten Bangli terus berupaya untuk meningkatkan kompentensi pengelolaan keuangan daerah bagi penatausahaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran dan operator simda keuangan serta pengurus barang di masing-masing OPD.
Hal ini dilakukan, tidak hanya semata-mata untuk mempertahankan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah didapat dari BPK RI.
Melainkan juga, untuk meningkatkan pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Setda Bangli, IB Giri Putra saat membuka Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah di ruang rapat Krisna Kantor Bupati Bangli, Senin (25/02). Acara ini juga dihadiri Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali Ari Dwikora bersama jajarannya, BKPDA Bangli Drs I Gede Suryawan, Kepala Inspektorat Kabupaten Bangli Drs. I Ketut Riang. Rencananya, Bimtek tersebut akan dilaksanakan selama empat hari dari tanggal 25/02 hingga 28/02/2019.
Pada kesempatan itu, Sekda Bangli Ir. Ida Bagus Giri Putra mengungkapkan pengelolaan keuangan daerah Bangli tahun 2016 dan 2017 Kabupaten Bangli diberikan opini WTP oleh BPK RI karena telah berhasil menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai kreteria. Namun demikian, pihaknya berharap, agar kwalitas laporan keuangan pemerintah daerah terus ditingkatkan.
“Kita tidak boleh cepat berpuas diri mengingat dari sisi regulasi perkembangannya sangat dinamis sehingga perlu dilakukan update kemampuan para ASN. Tujuannya, agar ASN senantiasa berada pada posisi siap melaksanakan tugas secara professional,” ungkap Sekda IB Giri Putra.
Lebih lanjut, untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang tertib maka pembangunan dilaksanakan dengan tata kelola mulai perencanaan, penganggaran dengan mengedepankan prinsip good governace yaitu partisipatif, beroreentasi pada konsensus , dapat dipertanggungjawabkan, transparansi, efektif, dan efesien, inklusif dan taat hukum.
“Untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang good governance maka aspek yang perlu menjadi perhatian adalah pengelola keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah,” jelasnya.
Karena itu, diharapkan, dengan dilaksanakannya Bimtek ini akan terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang tidak hanya bertujuan mencapai prestasi dan penghargaan yang normatif administratif tetapi lebih penting memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan mempercepat terwujudnya kesejahteran masyarakat.
Sementara itu Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali Ari Dwikora mengatakan opini WTP bukanlah suatu cita-cita dan tujuan akhir dari suatu Laporan Keungaan Pemerintah Daerah (LKPD). Tetapi, lanjutnya, merupakan keharusan demi terciptanya laporan yang akuntabel.
Pihaknya melihat acara ini sebagai sebuah komitmen untuk terus menjadikan LKPD opini WTP. Untuk itu pihaknya bersama tim akan mendukung sepenuhnya dalam hal pendampingan dalam pembutan LKPD, agar bisa terus tersusun dengan baik dan akurat. (ard)
Save as PDF