Denpasar- fajarbali.com l Tanggal 2 Agustus 2021 merupakan batas pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 untuk di Pulau Jawa dan Bali. Banyak pihak yang masih menanti apakah PPKM tersebut akan diperpanjang atau tidak oleh Pemerintah.
Tak sedikit yang mengeluhkan adanya perpanjangan PPKM Level 4. Lantaran berdampak pada perekonomian masyarakat. Begitu juga dengan pemerintah yang terkesan sengaja mengumumkan perpanjangan di detik-detik terakhir.
“PPKM kan akan berakhir, besok harusnya diperpanjang atau tidak. Kita sayangkan secara last minute,” ujar Praktisi Pariwisata yang juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Legian, Wayan Puspa Negara, Senin (02/08/2021) sore.
Justru langkah pemerintah yang mengumumkan perpanjangan dibatas akhir tersebut dinilai menjadi contoh buruk. Pasalnya, membuat masyarakat kebingungan. Terutama para pelaku usaha UMKM. “Ini kebiasaan tidak baik, ini juga kan menyangkut perekonomian karena ekonomi itu harus direncanakan. Kedua, terlihat jelas pelaku usaha dan masyarakat menunggu,” tandasnya.
Jika memang pemerintah berniat untuk memperpanjang PPKM Level 4, kata dia, seharusnya tidak diumumkan saat detik-detik terakhir. “Rencanakan dengan baik, buat schedule, jangan masyarakat digantung terus, terus diberi kejutan terus di last minute,” ungkap Puspa Negara.
Menurutnya, penerapan PPKM Darurat hingga diperpanjang menjadi PPKM Level 4 dianggap telah membuat goncangan ekonomi di Bali. Justru, niat Pemerintah untuk dalam pencegahan penyebaran Covid-19 serta kesehatan dan perekonomian bisa berjalan bersama, ternyata semakin memperburuk kondisi perekonomian masyarakat.
BACA JUGA:
Dorong Pemulihan Bali, INTI Bali dan IKBS Gencarkan Vaksinasi
MICE Masih Menjadi Andalan Di Tengah Keterpurukan Sektor Pariwisata
508 Orang Positif Covid-19 di Kota Denpasar, Kasus Sembuh Bertambah 257 Orang
“Pertama PPKM Darurat itu benar-benar sesuai kedaruratan minus 3 persen jadi minus 3 persen lagi. Padahal presiden menyatakan PPKM bukan menerapkan PSBB biar ekonomi jalan dan prokes jalan. Kita lihat PPKM ini justru mematikan perekonomian dari mikro menengah dan besar apalagi pariwisata,” tegasnya.
Kata dia, dengan adanya berbagai pembatasan tersebut membuat banyak pelaku usaha mati kutu tidak bisa berkembang akibat PPKM. Pihaknya menyadari jika PPKM Level 4 telah diberi kelonggaran, misalnya saja tempat usaha boleh dibuka sampai Pukul 21.00 dan makan ditempat selama 20 menit. Tetapi, hal tersebut tidak menjadi jawaban terhadap sektor pariwisata Bali. “Perpanjangan ini ada sedikit relaksasi dari jam buka, termasuk dine in 20 menit, tapi ya bukan menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Maka dari itu, ia mendesak pemerintah untuk membuka destinasi objek wisata dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. “Kita berharap setelah tanggal 2 Agustus, destinasi atau objek wisata di buka. menurut saya di daerah destinasi wisata di daerah Kuta, Legian, dan Seminyak bagi kita yang penting kan prokes,” tegasnya.
Ia beralasan bahwa pemerintah sebelumnya telah menetapkan Free Covid-19 Corridor (FCC) atau green zone di tiga wilayah yakni Sanur, Ubud, Nusa Dua. Apalagi, banyak masyarakat khususnya yang berada di kawasan pariwisata juga telah melaksanakan vaksinasi hampir 100 persen.
Selain itu, juga banyak pengusaha di bidang pariwisata telah menerapkan sertifikasi Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) atau CHSE.
“FCC kan sudah ada, vaksinasi di kawasan pariwisata juga sudah hampir 100 persen, verifikasi prokes juga sudah dilaksanakan, dibuktikan dengan sertifikasi CHSE, terus apa yang ditunggu? Kami tegas minta pantai dibuka besok, ini tegas masyarakat minta,” tegasnya. Sehingga, menurutnya tidak ada alasan lagi bagi pembukaan berbagai sektor ekonomi, khususnya pariwisata.
Apalagi, masyarakat Bali sendiri dikenal sebagai masyarakat yang memiliki tingkat kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan tertinggi di Indonesia. “Kami kalaupun mau diperpanjang, destinasi dibuka, masyarakat meronta, katanya imun naik agar happy. Bahkan kita cenderung lebih baik, masyarakat lebih patuh di Bali,” ungkapnya.
Sehingga, ia meminta jika PPKM kembali diperpanjang oleh pemerintah, maka selain membuka destinasi wisata, pihaknya juga berharap pemerintah mengizinkan makan di tempat diizinkan 50 persen dari kapasitas, dan jam buka sektor perekonomian sampai jam 23.00 WITA dengan penerapan prokes ketat. “Intinya prokes, bukan jam buka, masa Covid berkeliaran pada malam hari,” pungkasnya (her)
Save as PDF