DENPASAR-fajarbali.com | Pandemi Covid-19 saat ini, sektor pertanian menjadi pilihan bagi masyarakat Bali yang terdampak akibat lesunya sektor pariwisata. Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan dukungan dari Pemerintah. Hal ini terbukti dengan minimnya anggaran yang digelontor untuk sektor pertanian di Bali, yakni sebanyak Rp. 5 Milyar.
Padahal, jika sektor pertanian di Bali dimaksimalkan, tentunya bisa menjadi penopang selain sektor pariwisata. Bahkan, bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi IV DPR RI AA Bagus Adhi Mahendra Putra saat dikonfirmasi menyatakan, seharusnya Pemerintah bisa memberikan anggaran yang lebih di sektor pertanian.
“Seyogyanya, pertanian ini kan terbesar nomor tiga. Karena urusan pangan adalah urusan hidup dan penghidupan,” katanya, Sabtu (10/04/2021).
Seperti yang dilakukan oleh DPR RI, setidaknya alokasi anggaran untuk pemberdayaan petani mencapai Rp.14-20 Milyar pertahunnya. Akan tetapi, dibandingkan dengan jumlah petani dan luas wilayahnya, angka tersebut tergolong sangat kecil.
“Ini sangat kecil sekali,” tandasnya.
Baca juga :
Jelang Hari Raya Galungan, Suyasa Bagikan Daging Babi 4 Ton
Bupati Buleleng Siapkan Mekanisme Pengelolaan Parkir di Pasar Banyuasri
Menurutnya, Pemerintah baik itu Pusat maupun Daerah harus bisa memberikan pendampingan dan menunjukan keberpihakan kepada para petani. Banyak cara untuk melakukan pendampingan, mulai dari finansial yang memadai, SDM, dan teknologi.
“Bangsa kita dalam Orde Baru dikenal sebagai ‘Macan Asia’. Bukan karena pertahanannya, tapi dalam Ketahanan Pangannya saat itu. Kedepan, mari senantiasa berpihak pada pertanian ini,” pintanya.
Gus Adhi menilai, saat ini pendampingan lebih pada budidaya. Padahal, para petani sudah ahli dan kompeten dalam budidaya. Sehingga, kurang ada perhatian dan pendampingan pasca panen atau hilir.
“Karena tingkat pendapatan masyarakat atau nilai pertanian itu ada di hilir. Ini penting sekali,” tegas dia.
Bali yang menjadi daerah pariwisata, seharusnya bukan hanya berfokus pada tingkat kunjungan wisatawan saja. Melainkan juga pemasaran hasil pertanian hingga ke mancanegara, dan secara tidak langsung akan mengangkat citra Bali dalam hal ketahanan pangan.
“Pariwisata ini harus betul-betul kita angkat. Dengan Bali menjadi daerah pariwisata, maka kita bisa dengan mudah memasarkan pertanian itu,” ujarnya lagi.
Memang selama ini kendala yang terjadi di Bali adalah serapan hasil pertanian. Gus Adhi menyebutkan, dalam sektor pertanian adalah kriteria yang harus dipenuhi. Yakni Konditi, Kontinuitas, dan Kuantitas (3K).
“Ini yang sulit untuk dimunculkan oleh petani-petani Bali kita,” jelasnya.
Sedangkan perhotelan sangat memerlukan kriteria 3K tersebut. Maka dari itu, sangat penting pendampingan dari Pemerintah untuk memenuhi ketiga aspek tersebut.
“Kalau 3K ini bisa dipenuhi dengan baik, saya yakin perusahaan atau restoran, ketimbang dia membeli dari tempat lain yang jauh, lebih baik di tempat yang dekat. Apalagi dia mengetahui petani itu,” tutur politisi Golkar ini. (her)
Save as PDF