DENPASAR-fajarbali.com | Tahun 2019 mendatang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bali memasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 3,380 Triliun. Target tersebut terungkap pada saat rapat Forum Pendapatan Provinsi Bali yang berlangsung sejak 26-28 Februari 2018 di Baturiti Tabanan.
Pada kesempatan tersebut, hadir juga Ketua dan wakil Ketua DPRD Bali, anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Bali, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bali.
Kepala Bapenda Provinsi Bali Made Santa berharap, dengan adanya Forum tersebut bisa saling bersinergi antar OPD serta terjalin koordinasi yang terpadu dalam perencaan PAD. “Dengan adanya komitmen dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka target yang ingin dicapai untuk tahun 2019 adalah Rp. 3,380 Triliun,” akunya.
Di sisi lain, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali Nyoman Tirtawan menjelaskan, masih banyak peluang untuk mencapai target PAD yang telah direncanakan oleh Bapenda Bali. Salah satunya dari Bea Bali Nama Kendaran Bermotor (BBNKB) dari kendaraan bekas termasuk kendaraan luar Bali yang beroperasi di Bali.
Bukan hanya itu saja, ada salah satu potensi yang perlu diperjuangkan oleh Bali. Yakni terkait kontribusi dari pengelolaan usaha Tambang Minyak antara Pulau Madura (Pagerungan) dengan Bali Utara.
Menurutnya, adanya pengeboran minyak tersebut yang terletak di Selat Bali, akan berdampak pada lingkungan, khususnya di kawasan Bali Utara. Selama ini, kontribusi hanya ke Provinsi Jawa Timur saja. “Saya dalam rapat Forum Pendapatan sudah saya sampaikan agar Bali melakukan pendekatan ke ESDM dan peluang itu ada,” ujarnya, Selasa (27/2/2018).
Jika nantinya pendekatan ke Kementrian ESDM berhasil dan Bali mendapatkan kontribusi dari pengeboran minyak tersebut, maka tak akan menutup kemungkinan bila PAD Bali akan bertambah. Bahkan, bisa ditaksir sampai trilyunan rupiah. Maka dari itu, perlu perjuangan untuk melakukan mewujudkan hal tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Papua dan Kalimantan. “Kalau ini berhasil diperjuangkan PAD Bali bisa dua kali lipat dari target yang ditetapkan oleh Bapenda Bali,” tandasnya.
Di samping itu, politisi NasDem asal Buleleng ini juga meminta Pemprov Bali agar lebih efisien dalam menggelontorkan dana, utamanya untuk Rumah Sakit (RS) Bali Mandara. Pasalnya, sejak RS Bali Mandara tersebut resmi beroperasi, hingga kini masih menggunakan subsidi APBD Provinsi Bali. Makanya, perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) agar status RS Bali Mandara ditingkatkan menjadi Type B Plus.
“Pembentukan aturan ini harus segera dilakukan sehingga RS. Bali Mandara bisa mendapatkan subsidi untuk membiayai operasional RS dan Bali bisa melakukan efesiensi anggaran dan bisa dialihkan ke program lainnya,” tutup dia. (her)
Save as PDF