GIANYAR-fajarbali.com | Bupati Mahayastra menggelar mutas sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Gianyar setelah delapan bulan dilantik. Total pejabat yang dimutasi sebanyak 88 ASN, dari eselon II, III, dan IV. Pelantikan dilaksanakan di Ruang Sidang Utama kantor Bupati Gianyar didahului dengan proses mejaya-jaya di Padmasana Kantor Bupati Gianyar, Kamis (2/5).
SK Bupati yang dibacakan Kepala BKPSDM Gianyar, I Ketut Artawa, terdapat sembilan pejabat eselon II mengalami pergeseran jabatan. Diantaranya, Kepala Dinas Pariwisata, Anak Agung Ari Brahmanta digeser ke Staff Ahli Bidang Pembangunan, Made Suradnya sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dipercaya sebagai Asisten Administasi Pemerintahan. Kadis Perhubungan Wayan Artana kembali ke Sekretaris Dewan digantikan oleh Wayan Suamba yang sebelumnya merupakah Kadisperindag. Made Watha selaku Kepala Dinas Sosial beralih ke Kasatpol PP.
Kepala Badan Kesbangpolinmas, Dewa Alit Mudiarta kini menjabat sebagai Kepala Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu. Kasatpol PP sebelumnya Cokorda Agusnawa digeser menjadi Kepala Arsip Perpustakaan Daerah yang sebelumnya diduduki oleh Dewa Amerta Jaya yang kini menempati posisi Kepala Kesbangpolinmas. Sementara, jabatan Kepala Dinas Kebudayaan yang sebelumnya diisi oleh Plt. kini dijabat oleh Ketut Mudana. Meski sebelumnya sempat tersandung kasus hukum, menurut Bupati Gianyar Made Mahayastra, status Mudana kini sudah ‘clear’, dan kebetulan dia sudah bergelar Doktor Kebudayaan, lulusan Universitas Udayana. Hal tersebut meyakinkan Bupati untuk menempatkan bersangkutan di Disbud sesuai kompetensinya.
Bupati Mahayastra mengatakan, mutasi perdana kali ini bukanlah mutasi besar-besaran. Namun, jumlahnya relatif banyak. Setelah ini akan ada lelang jabatan dalam pos-pos yang masih kosong, dan rencananya mutasi akbar akan digelar pada bulan Juni mendatang. “Mutasi ini sengaja saya rancang kecil. Saya Ingin pelajari lebih dalam. Semacam ‘test case,” Sebab, saya dan Pak Wabup ingin birokrasi solid, satu komando. Tanpa kesolidan itu, apa yang kami rancang, sulit akan tercapai,” ucap pejabat asal Payangan ini.
Lebih lanjut, dia mengatakan, keberhasilan bupati, adalah bagaimana staff dan bawahan bisa menjabarkan programnya secara detail. Menurut bupati, tidak mudah mendapat orang seperti itu. Dirinya menegaskan ke depan, tidak ada lagi istilah posisi ‘basah’ dan ‘kering’, Sebab, dia menargetkan, seluruh pejabat eselon II tetap mendapat tunjangan yang direncanakan sebesar 35 juta. ”Jadi tidak perlu ada yang merasa terbuang. Semua bagian penting dari pemerintahan, saya harap, semua bekerja tunjukkan loyalitas, dan kerja nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Mahayastra disambut tepuk tangan para ASN.(sar)
Save as PDF