Partai Demokrat Badung yang dipimpin Made Sunarta saat mendatangi PN Denpasar, Senin (3/4).
DENPASAR-Fajarbali.com | Pengurus dan anggota Partai Demokrat Kabupaten Badung mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Denpasar didampingi kuasa hukum, Senin (3/4). Puluhan kader Demokrat ini mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan dengan menolak Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan oleh KSP Moeldoko dan JAM.
“Karena permohonan ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan dan diakui oleh Negara,” ujar Ketua DPC Demokrat Badung, Made Sunarta didampingi jajaran dan kuasa hukum.
Permohonan kasasi dari Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun dengan alasan adanya empat bukti baru (Novum) menurutnya Sunarta yang juga Wakil Ketua II DPRD Badung itu tidaklah tepat. Faktanya bukan merupakan bukti baru. Karena itu, surat yang diajukan dapat diteruskan ke MA untuk dapat menolak PK yang diajukan Moeldoko. “Sebab tidak ada dasar hukum untuk mengajukan PK, karena novum tersebut sudah pernah dijadikan bukti pada persidangan sebelumnya,” jelasnya.
Sementara, Kuasa Hukum, Nyoman Oka Widyanta mengatakan, kehadiran jajaran Demokrat Badung di PN Denpasar merupakan instruksi dari DPP. Sebab, novum yang diajukan Moeldoko ini telah mendapatkan putusan hukum, sehingga tidak relevan lagi untuk diajukan.
“Karena itu kami Demokrat Badung ingin meminta ketegasan dari pemerintah, intinya kenapa itu bisa dilanjutkan kembali, sementara proses pemilu telah berjalan. Tentunya kami merasa keberatan apabila itu bisa diterima oleh pemerintah,” terangnya. Pihaknya menilai, upaya yang dilakukan Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun berpotensi menimbulkan guncangan situasi politik di Bali dan Indonesia.W-004
