DENPASAR-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga/Kepala BKKBN) Wihaji mengunjungi Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Senin (23/12/2024).
Kunjungan kali ini, Wihaji bersilaturahmi dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) se-Bali, setelah sebelumnya melakukan berbagai agenda kerja di Bali.
Wihaji mengingatkan, dalam sosialisasi tentang program kerja BKKBN, perlu dilakukan upaya kekinian namun tetap berpijak pada pendekatan dengan kearifan lokal.
Menurutnya, kunjungan kerja ini untuk melakukan pengecekan apakah terdapat kendala serta menyosialisasikan beberapa program.
“Sekarang mesti ada program dengan cara kekinian karena problem Kementerian kita dari awal sampai akhir dari hulu sampai hari dari catin sampai lansia,” kata Menteri Wihaji.
Pihaknya juga mengingatkan agar mengubah cara-cara yang harus dilakukan. Untuk itu, pihaknya meminta para penyuluh lapangan mengetahuinya.
“Harus punya cara baru dan cara lokal termasuk edukasi agar tidak stunting, bagaimana ibu hamil sehat, jangan sampai remaja nikah dini, hingga bahwa seks bebas. Dan negara harus hadir pada lansia dengan memberdayakan memberikan kegiatan,” tegasnya.
Pihaknya juga menyinggung terkait prevalensi stunting di Bali yang terendah di nasional, 7,2 persen. Kendati demikian, pihaknya meminta agar memperhatikan keluarga yang berisiko stunting.
“Bali is good, keren, kompak di lapangan. Begitu juga saat dicek di Bangli. Yang lain oke tinggal butuh stakeholder dengan pemerintah,” imbuhnya.
Menteri Wihaji mengingatkan bahwa kementrian yang dipimpinnya merupakan kementerian yang paling "mahal".
"Sebab kita ini ngurusin orang dari calon pengantin sampai yang tua (lansia)," katanya.
Ketua Ikatan Penyuluh KB Indonesia Daerah Bali, Kadek Dwi Prisaadi mengatakan berdasarkan data keanggotaan BKKBN Bali tentang jumlah PKB/PLKB Provinsi Bali terdata jumlah PKB PNS sebanyak 166 orang, jumlah P3K sebanyak 165 orang, jumlah kontrak sebanyak 120 orang, sehingga total tenaga lapangan 451 orang, dengan jumlah desa/kelurahan di Provinsi Bali menurut BPS di tahun 2022 sejumlah 717 Desa/Kelurahan.
Menurut dia, masih ada ketimpangan antara jumlah pegawai lini lapangan dengan jumlah wilayah binaan yang ada.
"Kalau andaikan tenaga lini lapangan kontrak kembali diambil oleh pemerintah daerah untuk menjadi tenaga P3K daerah non Penyuluh KB, maka hampir 65 persen wilayah binaan tidak mempunyai tenaga lini lapangan atau terjadi kekosongan wilayah, provinsi Bali mempunyai tenaga lapangan yang tidak maksimal,” kata Dwi.
Dia juga mengatakan, maksud dari mempunyai tenaga lapangan yang tidak maksimal adalah PKB/P3K/PLKB BKKBN Bali akan mempunyai 1-3 wilayah binaan yang akan memengaruhi kinerja timnya dengan mempertimbangkan semakin intens nya program inovasi pemerintah yang harus dikawal diluar program rutin yang wajib kami laksanakan di tingkat desa/kelurahan dan faktor geografis.
“Melihat dari hal tersebut kami mengharapkan adanya kolaborasi antara kemendukbangga dengan IPeKB untuk dapat bersama-sama memecahkan masalah tersebut, dengan cara berkoordinasi tentang ABK Penyuluh KB,” kata Dwi memungkasi.
