DENPASAR – Fajarbali.com | Kasus digaan penipuan dengan objek tanah nampaknya tidak pernah sepi di Bali. Bahkan beberapa hari belakangan ini pemberitaan terkait dugaan adanya mafia tanah di Bali semakin genjar.
Nah, entah karena korban penipuan atau dugaan keterlibatan permainan mafia tanah, seorang warga bernama I Wayan Matur didampingi putranya Gede Sadiantara mengadukan nasibnya ke Perbekel (kepala desa) Padangsambian Kelod, Senin (27/12/2021).
Saat ditemui wartawan, Sadiantara mengatakan bahwa, dia bersama ayahnya menemui Perbekel Padangsambian Kelod untuk mengadukan nasib 3 sertifikat hak milik (SHM) tanahnya yang saat ini diduga ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badung.
Dia pun lantas menceritakan bagaimana awal mula 3 sertifikat tanah milik orang tuanya itu bisa sampai ke kantor BPN Badung.
Dikatakannya, pada tahun 1998 ada pembukaan jalan Marlboro Barat atau yang biasa disebut Jalan Teuku Umar Barat, sehingga muncul program LC (land cosulidation) dari pemerintah.
Karena ada pembukaan jalan ini, kata Sadiantara orang tuannya lalu menyerahkan 3 buah SHM kepada orang yang mengaku dari BPN Denpasar berinial DK. Saat itu pihaknya meminta kepada DK agar mendapat tanah LC atau tanah pengganti dipinggir jalan dan telah disepakatinya.
“Ayah saya menyerahkan 3 buah sertifikat tanah yang berlokasi di subak kedampang, kelurahan Kerobokan Kelod, Kabupaten Badung ini di rumah oknum pengawal BPN itu yang ada di Jalan Gunung Rinjani,” jelas Sadiantara.
Tapi anehnya, hingga tahun 2002, lanjut Sadiantara pihaknya atau orang tuanya belum juga mendapat tanah pengganti yang dimaksud.
“Kami sempat mendatangi BPN Badung, tapi kami tidak mendapatkan jawab yang pasti. Hanya saja di kantor BPN kami menemukan 2 SHM kami yang masing-masing luas adalah 41 are dan 37,5 are, sedangkan 1 sertifikat lagi yang luasnya 62 are tidak kami temukan,” ungkapnya.
Anehnya lagi, di 2 serikat yang ditemukan dan masih atas mama I Wayan Matur terdapat tulisan tangan yang bertuliskan “sertifikat ini sudah dimatikan karena LC”.
“Tapi anehnya dari tahun 1998 sampai saat ini kami belum mendapatkan tanah LC yang dimaksud, padahal tetangga yang lain sudah dapat,” cetus Sadiantara. Atas keanehan inilah pihaknya lantas mengadukan nasibnya ke Perbekel Desa Padangsambian Kelod.
Sementara itu Perbekel Desa Padangsambian Kelod I GD Wijaya Saputra SH yang ditemui ditempat yang sama membenarkan telah menerima pengaduan dari warganya yang bernama Wayan Matur dan Gede Sandiantara.
“Benar kami telah menerima pengaduan dari warga kami soal tanah LC yang terjadi di tahun 1998 silam. Katanya dari program LC itu sampai saat ini dia tidak menerima tanah pengganti,” jelasnya kepada wartawan.
Atas persoalan ini, Wijaya Saputra pun meminta kepada pihak terkait untuk membantu persoalan ini.” Saya selaku Perbekel memohon dan meminta kepada pihak yang berkepintingan untuk bisa membantu warga kami sedang bermasalah ini,” ujarnya.
Diakuinya bawah, masih banyak warganya yang awam dengan persoalan tanah atau persoalan hukum. Untuk itu dia pun menghimbau kepada warganya apabila mengalami persoalan yang sama, agar sesegera mungkin melapor kepada pihak yang berwajib.
“Saya juga menghimbau kepada warga saya agar jangan begitu saja menyerahkan surat-surat apalagi surat berharga sepeti sertifikat tanah, tapi jika memang hal semacam ini ada, maka kami siap membantu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,”’pungkasnya.(eli)
Save as PDF