Save as PDFBULELENG-fajarbali.com
Kebutuhan akan air dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal yang sangat penting. Apalagi ketersedian air tersendat akibat ada permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Seperti yang terjadi di Desa Les Penuktukan kecamatan Tejakula yang terkendala oleh irigasi.
Hal tersebut terungkap dari keluh kesah warga Desa Adat Les yang diwakili oleh Bendesa Adat Les Penuktukan Jro Pasek Putu Srengga saat mendatangi Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi di kediamannya di Liligundi Buleleng, Minggu (20/11).
Bendesa Adat Les Penuktukan Jro Pasek Putu Srengga menyatakan, setidaknya selama 4 tahun belakangan ini, persoalan air di Desa Adat Les tak kunjung selesai. Dari penuturannya, air tersebut di ambil dari sumber yang berada di kawasan hutan lindung Kabupaten Bangli dan RPH Kintamani Batur/KPH Bali Timur kemudian disalurkan ke kawasan desa adat setempat.
Bukan cuma-cuma, bahkan setiap tahunnya ada upeti yang harus dibayarkan. Tetapi, justru malah di manfaatkan desa lain yang menyebabkan Desa Adat Les kekurangan air untuk kebun dan persawahan warga.
“Subak dari 4 tahun ini, air mengalir tersendat-sendat. Air diambil oleh desa lain untuk MCK sedangkan kita bayar upeti (Atos). Kami ingin masalah air di desa kami terselesaikan secara bersama,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi meminta kepada Gubernur Bali Wayan Koster untuk segera mengambil langkah terkait persoalan tersebut. Mengingat, bagian dari salah satu isi yang terkandung dalam visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Yang mana, memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Pak Gubernur semestinya peduli-lah terhadap kampungnya sendiri. Kasihan Desa Les karena air sangat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat apalagi untuk irigasi. Kalau tidak ada air maka kelaparan bisa terjadi,” ujar Kresna Budi.
Menyambung hal itu, politisi Partai Golkar ini langsung mengontak Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Provinsi Bali Made Teja. Dalam keterangan yang diperoleh, Kresna Budi menceritakan bahwa Dinas Kehutanan sudah menjembatani persoalan itu sebelumnya.
“Dulu sudah sempat difasilitasi Desa Les dengan Penuktukan, secara teknis ada perbedaan pandangan. Kami tetap berikan yang penting di antara desa itu sama-sama dan tidak ada pihak lain memanfaatkan,” katanya.
Lebih lanjut, pihaknya akan mengawal aspirasi tersebut agar segera terselesaikan. Termasuk memfasilitasi para warga Desa Adat Les untuk bertemu dengan Gubernur Bali. sis
Save as PDF