DENPASAR-fajarbali.com | Pemerintah akhirnya menyepakati pelaksanaan pencoblosan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tanggal 28 Februari 2024 mendatang. Sedangkan untuk Pilkada serentaknya jatuh pada tanggal 27 November 2024. Nantinya, seluruh tahapan Pemilu 2024 akan dimulai 25 bulan sebelumnya, yakni mulai Bulan Maret 2022 mendatang.
Akan tetapi, pelaksanaan Pemilu utamanya Pilpres dan Pileg bertepatan dengan Perayaan Hari Raya Galungan. Hal inilah yang membuat kaget KPU Provinsi Bali. Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyatakan, pihaknya tidak mengira jika keputusan pemerintah terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 bertepatan dengan hari raya keagamaan, utamanya umat Hindu.
Padahal, kata dia, awalnya KPU RI merencanakan bahwa jadwal pencoblosan berlangsung pada Hari Rabu 21 Februari 2024 atau seminggu sebelum Hari Raya Galungan.
“Kan ada masukan dari masyarakat, nah itu baru saya cek. Karena rencana KPU itu 21 saya sudah cek di 21 Februari bukan Galungan, sebenarnya dari KPU RI itu 21 , tapi saya nggak tahu prosesnya, kebetulan Pak Dewa Raka Sandi juga diluar, jadi mungkin gak ada yang ngeh,” kata Lidartawan.
Baca Juga :
Sukseskan Program Layanan Antar Jemput Pasien, Bupati Sosialisasi ke Kecamatan
Atasi Blankspot Jaringan Telekomunikasi, Gede Dana Siap Paksa Investor Memasang Tower Di lokasi Terpencil
Meski demikian, ia menghimbau kepada seluruh masyarakat Bali untuk tidak terlalu khawatir dengan jadwal Pemilu 2024. Pasalnya, keputusan tersebut masih belum resmi yang bersifat tetap dan mengikat. Maka dari itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan KPU RI dengan mengirimkan surat dan Kalender Bali agar bisa dijadwalkan ulang. Sehingga tidak berbarengan dengan Hari Raya Galungan.
KPU Provinsi Bali khawatir, apabila pelaksanaan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan pada Hari Raya Galungan justru akan berimbas pada partisipasi pemilih di Bali.
“Tapi sudah saya sampaikan, nggak usah khawatir itu kan baru pembahasan di awal, belum sebuah keputusan. Saya sudah kirim kalender Bali ke Pak Ketua KPU RI, dan itu akan dibahas lebih lanjut, tentu akam diperjuangkan agar tidak di tanggal 28 (Februari). Saya percaya teman-teman di Jakarta tidak akan mengganggu,” tandasnya.
Jika memang tidak bisa diundur, pihaknya menyarankan dengan opsi diundur beberapa minggu sebelum Galungan. Yakni antara tanggal 14 Februari atau 21 Februari. “Tapi karena itu Pileg kan rekapannya lama, nanti rekapnya terbentur Galungan, saya tetap mengusulkan untuk kalau bisa paling tidak seminggu sebelum atau dua minggu sebelumnya, bisa 21 atau 14 Februari,” pungkasnya. (her)
Save as PDF