DENPASAR-fajarbali.com | Maraknya pengemis yang bermodus jualan tissu dengan melibatkan anak dibawah umur menjadi sorotan Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali.
Menyikapi hal tersebut, KPPAD Bali langsung berkoordinasi dengan Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Bali serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali di Ruang Bapemperda DPRD Bali, Selasa (29/06/2021). Ketua KPPAD Bali Anak Agung Sagung Aniek Asmoro menerangkan, modus jualan tissu yang melibatkan anak-anak tersebut mendapat target Rp. 200-300 ribu per harinya.
Apabila targetnya tidak terpenuhi, maka anak-anak akan dihukum. Sejak awal, pihaknya meminta kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada para pengemis tersebut. Bukan persoalan tega atau tidak tega, ini dilakukan semata-mata untuk mengurangi banyaknya pengemis.
“Kami harapkan sebenarnya kita yang sadar jangan memberi. Kita semua jangan memberi kepada pengemis. Karena anak-anak gak boleh bekerja seperti itu, boleh bekerja, tapi jangan lebih 4 jam,” kata dia.
Baca Juga :
Percepatan Vaksinasi, Polisi Jemput Bola ke Warga Gilimanuk
Ny. Rai Wahyuni Sanjaya Tegaskan Untuk Fokus Kembangkan Tanaman Lokal Unggulan
Nantinya, para pengemis itu akan diberikan pelatihan keterampilan. Agar tidak lagi menjadi pengemis. “Kami bantu keterampilan, bantu pasarkan produk yang dibuat. Kami akan melakukan upaya-upaya ini di daerah, karena sudah ada peraturan harus mengikuti harus dan ada sanksinya,” tandasnya.
Menyikapi hal itu, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Bali, IGA Diah Werdhi Srikandi WS mengaku jika selama ini masih banyak persoalan eksploitasi terhadap anak. Salah satunya soal pengemis yang melibatkan anak-anak.
“Informasi yang marak di Badung dan Denpasar, dan kebanyakan dari Karangasem. Harus ada data, dan kami akan membuat skema ketika penanganan pengemis anak ini dilakukan pembinaan. Sebab selama ini dibina, ditangkap lagi, dibina keluar lagi,” akunya.
Menurutnya, para pengemis tersebut terkesan tidak kapok dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Pasalnya, ketika ada fasilitas makan, maka mereka akan kembali lagi. Sehingga perlu ada efek jera dengan skema yang pas untuk diterapkan. “Fenomena pengemis anak punya keluarga dan orang tua. Berbeda luar Bali mungkin mereka tidak punya keluarga. Kita harus potong dan harus sumbernya dari mana mereka berasal,” tandasnya.
Anggota Komisi III DPRD Bali ini menjelaskan, penanganan para pengemis ini seharusnya melibatkan semua pihak, misalnya saja Desa Adat. Jadi tidak hanya berfokus kepada pemerintah. “Desa adat juga agar dilibatkan terutama Linmas perlu diperdayakan, di tingkat desa khususnya Pecalang juga,” pintanya. (her)
Save as PDF