Save as PDFDENPASAR–fajarbali.com
Sektor kesehatan menjadi salah satu yang mendapat perhatian pemerintah, baik itu di Pusat maupun daerah. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan program berupa KIS yang merupakan Program Jaminan Kesehatan (JKN) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi penduduk Indonesia. Khususnya bagi masyarakat miskin yang tidak mampu sehingga iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
Akan tetapi, terkadang pelayanan terhadap pengguna terkadang dikeluhkan oleh masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Komisi IV DPRD Bali yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (kesra) beberapa waktu yang lalu menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan beberapa instansi. Diantaranya, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Pihak Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Rumah Sakit Bali Mandara, Rumah Sakit Mata Provinsi Bali, Rumah Sakit Prof Ngoerah, serta pihak BPJS Wilayah Bali Nusra.
Komisi IV DPRD Bali ingin agar ada penyetaraan pelayanan dibidang kesehatan. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Bali I Made Rai Warsa.
Menurutnya, pihaknya ingin ada sinkronisasi antara program di daerah maupun di Pusat. Misalnya saja penyesuaian klaster atau kelas BPJS Kesehatan yang berlaku di setiap rumah sakit pemerintahan. “Rapat tersebut untuk mensinkronisasikan, seperti ada program pusat mengubah klaster layanan, BPJS Kesehatan yang ada kelas-kelasnya tahun ini akan dimulai dihapus kelas. Kami tegaskan agar pelayanan disamaratakan,” ungkapnya, Selasa (21/02).
Untuk itu, perlu ada sosialisasi antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan (faskes). “Katanya sekarang dihapus itu (kelas) tapi standar pelayanan yang sama. Ini artinya harus dibicarakan benar dengan rumah sakit,” tandasnya.
Ia menjelaskan bahwa perubahan terhadap program kesehatan tersebut dilakukan secara bertahap. Maka dari itu, ia meminta kepada pihak BPJS Kesehatan untuk lebih gencar lagi bersosialisasi ke masyarakat maupun faskes. “Nanti bertahap, BPJS yang sosialisasi ke rumah sakit, ke masyarakat, bagaimana dengan pengaturan preminya,” ungkapnya.
Bukan hanya itu, Rai Warsa juga menekankan kepada Rumah Sakit Prof Ngoerah atau yang sebelumnya bernama Sanglah tersebut untuk lebih terbuka dalam informasi. Utamanya terkait jadwal operasi. RS milik pemerintah itu diharapkan agar tak ada penundaan terhadap perawatan pasien.
“Karena saya dapat informasi kadang komunikasi tidak terlalu bagus, khususnya jadwal operasi, ditunda-tunda. Kita kan kasihan pada pasien yang rumahnya jauh. Harapan kita agar tidak ada penundaan. Jika pun ada harus ada komunikasi dan koordinasi dengan pasien,” pungkasnya.
Save as PDF