MANGUPURA-fajarbali.com | Komisi IV DPRD Badung, Selasa (12/10) melakukan pemantauan ke lapangan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di dua sekolah di wilayah Badung. Dua sekolah tersebut yakni SD Negeri 1 Lukluk, Desa Lukluk, Mengwi dan Green School di Desa Sibangkaja, Abiansemal.
Pemantauan dipimpin oleh Ketua Komisi IV Made Sumerta didampingi Wakil Ketua Komisi Nyoman Gede Wiradana, Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi, Made Suardana, Luhde Sri Mediastuti, Luh Putu Sekarini dan Gede Aryanta. Hadir pula Kadis Kesehatan Badung, dr.Nyoman Gunarta.
Ketua Komisi IV DPRD Badung, Made Sumerta mengatakan, berdasarkan pemantauan dua sekolah tersebut secara umum sudah sesuai dengan surat edaran Gubernur Bali, walaupun ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. “Misal untuk di SDN 1 Lukluk ada orang tua yang mengantar anaknya lebih awal padahal belum jam sekolah. Sebagai evaluasi awal, Hal-hal seperti ini juga harus menjadi atensi untuk di SDN 1 Lukluk. Untuk lain-lainnya nanti kita minta teman-teman masing-masing dapil mengawasi karena dua minggu sekali akan dilakukan evaluasi bersama dinas terkait. Jangan sampai muncul persoalan-persoalan lainnya,” ujarnya.
Sementara, untuk Green School di Desa Sibangkaja, pihaknya meyakini sangat bisa menerapkan prokes dengan baik. Jika dilihat dari lahan yang kapasitasnya bisa menampung maksimal 1500 namun, sekarang hanya ada 300 orang siswa. “Apalagi di sekolah ini banyak siswa asing dan 30 negara sudah bergabung
Resikonya pasti akan lebih tinggi, sehingga ini harus menjadi perhatian khusus penyelenggaraan pendidikan. Mudah-mudahan memang benar sesuai yang disampaikan,” ujarnya.
Keberadaan Green School yang semuanya terbuat dari bahan ramah lingkungan, diharapkan bisa menjadi salah satu daya tarik untuk wisatawan datang ke Bali. “Ini bisa jadi daya tarik untuk anaknya menempuh pendidikan di Green School apalagi juga ada beasiswa,” kata Sumerta.
Sependapat dengan Sumerta, Wakil Ketua Komisi Nyoman Gede Wiradana juga menilai, penerapan prokes di sekolah tersebut sudah bagus. Meski begitu, pihaknya meminta tetap tidak boleh kendor. “Di tengah pandemi kesempatan PTM sangat berharga lantaran banyak siswa yang sudah jenuh. Tidak bisa dibayangkan jika PTM tidak dilakukan, bagaimana nasib pendidikan kita atau bagaimana siswa kita,” ujar politisi asal Desa Sibangkaja ini.
Sementara, politisi wanita asal Desa Lukluk Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi meminta, kembali mengecek kelayakan gedung lantaran sudah lama tidak digunakan. Rara Hita juga meminta, pihak sekolah untuk memperhatikan pola pembelajaran agar maksimal dengan waktu singkat belajar di sekolah.
“Tolong itu menjadi atensi untuk pola pembelajaran. Untuk gedung, karena banyak barang lama yang tidak terpakai jangan sampai lepas kontrol,” pintanya.
Politisi asal Desa Kapal Made Suardana menambahkan, pihak sekolah harus segera berkoordinasi dengan dinas terkait jika terjadi sesuatu dengan siswa di sekolah tersebut saat mengikuti PTM. “Jangan sampai ada yang menutup informasi, semakin jelas informasi semakin jelas penanganan. Setiap saat harus dievaluasi,” imbuhnya. (put)
Save as PDF