DENPASAR – fajarbali.com | Dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi masyarakat ditengah Pandemi Covid-19, Pemerintah telah menggelontorkan bantuan, baik berupa sembako maupun uang tunai. Hanya saja, disinyalir bantuan ada yang tidak tepat sasaran. Pasalnya, data kurang akurat.
Terkait hal itu, Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana meminta kepada pemerintah agar data penerima bantuan harus akurat dan tepat sasaran. “Kan macam-macam sekarang bantuan. Ada BLT (Bantuan Langsung Tunai), ada juga BST (Bantuan Sosial Tunai). Harusnya data itu akurat,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (26/05/2020).
Menurutnya, selama ini memang ada mengenai masyarakat miskin atau yang berhak menerima bantuan tidak akurat. Pemerintah kabupaten/kota terkesan saling lempar. Sehingga, menimbulkan ketidak sinkronan, perlu ada pembaharuan data. “Nah ini sering saling lempar antara kabupaten/kota dengan desa. Mungkin Provinsi merangkum juga kabupaten yang salah. Dari Pemerintah Pusat juga data yang dulu,” akunya.
Adnyana menyarankan kepada Pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap data saat ini. Supaya nantinya tidak ada masyarakat yang terlewatkan, terlebih salah sasaran. “Secara umum itukan harus dievaluasi dan dicermati, supaya tepat sasaran,” ujar politisi asal Bangli ini.
Saat ini banyak masyarakat yang terdampak akibat penyebaran Covid-19. Pemerintah Kabupaten/kota seharusnya bisa lebih berkoordinasi dengan aparat desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Harusnya kerjasama dengan aparat terbawah. Kemudian, atas keputusan mereka langsung diverifikasi. Kalau bisa seperti itu lebih mendekati sempurna,” jelasnya.
Diketahui Pemerintah menggelontorkan bantuan tunai kepada masyarakat yang terdampak. Bantuan tersebut dilakukan selama tiga bulan berturut-turut sebesar Rp. 600 ribu perbulan. Saat ini, bantuan dari pemerintah telah berjalan selama satu bulan.
“Kan bisa dievaluasi, makanya harus segera. Bagi yang tidak tepat sasaran bisa dianulir. Tidak menerima dibulan berikutnya,” tegasnya. Baginya, jika memang ada niat dari pemerintah dalam melakukan evaluasi, tak butuh waktu yang lama. “Sekarang per desa kumpulkan. Satu hari berapa desa. Kalau mau dikerjakan bisa, tapi kalau nunggu normal, ya tidak bisa,” tutur dia.
Terakhir, Pemerintah memiliki niat baik dalam membantu masyarakat ditengah Pandemi Covid-19 ini. Akan tetapi, jika data tidak akurat, tentunya akan menimbulkan masalah. “Inikan niat baik pemerintah, kenyataannya (jangan sampai) jadi persoalan,” pungkasnya. (her).
Save as PDF