Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta
SEMARAPURA- sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com I Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diyakni akan berdampak pada kenaikan inflasi. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung sudah menyiapkan upaya antisipasi untuk menekan dampak inflasi bagi masyarakat kecil. Yakni dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 miliar untuk perlindungan sosial.
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, Rabu (7/9) menyampaikan, pengalokasian anggaran Rp2,6 miliar ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka minimal sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) wajib disisihkan untuk penanganan dampak inflasi.
"Ini inflasi di Bali sudah menyentuh angka 6 persen lebih dan tentu inflasi ini tidak bisa dibiarkan terus menggelinding, karena kalau itu dibiarkan maka daya beli masyarakat akan menurun," jelasnya kemarin usai mengikuti rapat paripurna di kantor DPRD Klungkung.
Dijelaskan oleh Bupati Suwirta, konsep penanganan inflasi yang akan ditempuh oleh Pemkab Klungkung tidak hanya terkait pada jejaring pengaman sosial seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja. Namun, penanganan dampak inflasi di Klungkung juga akan menyentuh berbagai sektor. Seperti subsidi untuk angkutan dan juga memastikan ketersediaan pangan. "Nanti tentu terkait penanganan inflasi ini nanti ada koperasi pasar dan ada banyak hal terutama menyangkut masalah ketersediaa pangan," imbuhnya.
