Badung- fajarbali.com | Sidang paripurna mengenai penetapan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung tahun anggaran 2022, Jumat (6/8/2021), dengan agenda pembacaan Pemandangan Umum (PU) dari Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Badung.
Dari tiga fraksi DPRD Badung yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, dan Fraksi Badung Gede, seluruhnya telah sepakat Rancangan KUA dan PPAS untuk dituangkan dalam nota kesepakatan antara DPRD Kabupaten Badung dengan Pemerintah Daerah.
Namun dalam PU tersebut ketiga Fraksi DPRD menyampaikan beberapa saran. Dari ketiga Fraksi menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah pada tahun 2022 dirancang sebesar Rp 2,9 triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp 1,9 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp 888 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 80 miliar.
Baca Juga :
Mohon Dukungan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Bupati Giri Prasta Terima Kunjungan Kepala Perwakilan BPK Propinsi Bali
Percepat Pembangunan The Mandalika, Paket I dan II Mutip Masuki Tahap Konstruksi, Item Pekerjaan Paket I yang Mulai Dikerjakan yaitu Pembangunan Jalan Sepanjang 4,35 km serta Lot Parkir Kendaraan Seluas 104,72 are
Pendapatan Daerah ini sudah turun sebesar 23,69 persen, sementara itu PAD turun sebesar 31,40 persen, Pendapatan transfer turun sebesar 1,89 persen dan untuk dana lain dana lain pendapatan daerah yang sah masih sama dengan besaran tahun 2021.
Dalam rapat paripurna PU Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Wayan Sugita Putra menyampaikan, dengan kondisi pendapatan yang menurun dan cenderung sulit pemerintah tetap komitmen mengalokasikan anggaran yang menyentuh hajat hidup masyarakat. Hal ini terbukti dengan dialokasikannya anggaran pendidikan sebesar 21,16 persen dan alokasi anggaran kesehatan sebesar 10,13 persen dari total belanja daerah.
“Kami Fraksi PDI Perjuangan menyadari dengan kondisi ekonomi dunia yang belum membaik , dimana dunia saat ini masih dilanda krisis global dampak dari pandemi Covid-19,” ujar.
Sugita Putra meminta dalam penanganan Covid-19 kiranya pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis, untuk mengantisipasi dan mempercepat penanganannya.
Kemudian pihaknya meminta merasionalisasi anggaran belanja, khususnya belanja modal, barang dan jasa, mengingat kondisi pariwisata yang menjadi sumber utama PAD Badung belum maksimal.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat khususnya terkait mendapatkan dana transfer yang lebih besar, mengajukan penerbangan langsung ke Bali yang akan dapat merecovery pariwisata Badung. kami juga menyarankan kepada pemerintah setelah BLT yang diberikan kepada masyarakat untuk memikirkan pula bantuan stimulus kepada UMKM agar roda perekonomian secara perlahan- lahan bisa digerakan sehingga kedepannya stabilitas ekonomi dapat terjaga,” paparnya.
Fraksi Golkar menekankan, implementasi rancangan kua-ppas, yang terintegrasi kedalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sehingga seluruh substansi dari rangkaian pembahasan dokumen dalam penyusunan APBD, mulai dari pelaksanaan Musrembang sampai dengan penetapan APBD akan terintegrasi dalam satu kesatuan.
Selaku pembaca PU Fraksi Golkar A.A.Ngr Ketut Agus Nadi Putra menyampaikan, kapasitas fiskal yang salah satu indikatornya PAD yang dari tahun 2020 sampai sekarang mengalami kontraksi yang sangat dalam bahkan diasumsikan mencapai 31,40 persen di tahun 2022. Sedangkan saat ini kebutuhan fiskal mengalami peningkatan maka dapat dijadikan momentum untuk memanfaatkan celah fiskal ini untuk mendapatkan alokasi dana pusat.
“Kami juga mendorong Pemerintah lebih konsisten dan memaksimalkan penagihan piutang pajak daerah kepada wajib pajak yang telah melakukan perjanjian angsuran, yang sesungguhnya piutang itu terjadi sebelum pandemi Covid-19,” kata Nadi Putra.
Sementara itu, dari fraksi Badung Gede menyampaikan, PAD yang dirancang pada KUA-PPAS ditahun anggaran 2022 adalah cukup logis. Karena masih cukup berat dalam membangun ekonomi daerah yang selama ini masih bergantung pada sektor jasa pariwisata.
“Kami berharap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat agar terus dapat ditingkatkan, kemudian dalam situasi sulit ini pembangunan yang kita rancang tetap pembangunan yang pro rakyat,” kata I Made Wijaya saat membacakan PU Fraksi Badung Gede. (put)
Save as PDF