DENPASAR-Fajarbali.com|Baru sebulan menjabat Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Denpasar, Dr Iman Luqmanul Hakim berjanji akan membenahi bebrapa hal yang selama dirasa masih kurang, salah satunya terkait pelayanan publik. Ini disampaikan dalam acara jumpa awak media di Pengadilan Denpasar, Jumat (4/7/2025).
Diketahui, sebelumnya Dr Iman menjadi KPN Denpasar sejak 2 Juni 2025 lalu menggantikan I Nyoman Wiguna yang dimutasi ke Pengadilan Negeri Tangerang. Sebelumnya, ia menjabat Ketua PN Bogor. Selain itu Dr Iman juga sempat menjabat sebagai Humas Pengadilan.
Disampingi Juru Bicara (jubir) PN Denpasar I Gede Putra Astawa dan Sulaiman (Panitera PN Denpasar), Dr Imam menjabarkan sejumlah agenda pembenahan yang akan dilakukan. Selain membenahi sistem pelayan publik, ia juga berjanji, akan melakukan percepatan proses eksekusi perkara.
Menurutnya, masyarakat sering kali menghakimi kinerja pengadilan hanya berdasarkan satu versi informasi. Padahal, dalam banyak kasus, proses hukum memiliki prosedur dan tahapan yang tidak bisa dilihat secara kasat mata.
“Oh, pengadilan ini kok terlambat eksekusi. Keputusannya sudah Inkrah, tapi kok nggak dieksekusi-eksekusi,” ucapnya, mencontohkan persoalan eksekusi perkara yang kerap dianggap lambat oleh publik, padahal kenyataannya permohonan masih baru atau belum memenuhi persyaratan administratif.
“Kami punya komitmen untuk pokoknya setiap permohonan apapun kita akan proses dengan cepat, apalagi terkait dengan eksekusi. Saya minta Pak Panitera untuk memproses cepat andaikata memang sudah syarat-syaratnya memungkinkan," ungkapnya.
Untuk itu dia mengatakan, kedepanya jika semua syarat dalam pelaksana telah terpenuhi makan tidak akan ditunda tunda. Pun dia juga memastikan dipastikan tidak ada permohonan-permohonan yang terlambat direspon.
Ia juga menjanjikan perbaikan sarana prasarana seperti penambahan toilet dan penyediaan jaringan wifi publik bagi masyarakat hingga kemungkinan penyediaan ruang pers.
“Saya baca di Google Review, banyak yang keluhkan soal toilet. Kami akan tindak lanjuti dengan melakukan perbaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat toilet bisa kita tambah lah,” tambahnya.
Tak kalah penting, ia menyampaikan harapannya agar insan media turut menjaga kredibilitas informasi. Ia mengajak media untuk saling konfirmasi sebelum memuat berita, serta tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran etik oleh aparat pengadilan, dengan bukti yang jelas.
“Saya tidak akan melindungi siapa pun yang melanggar hukum atau etika. Tapi saya minta, kalau melaporkan harus didukung bukti. Jangan sampai informasi keliru justru merugikan banyak orang. Prinsip saya kalau anggota saya gak bisa dibina nah kita langsung binasakan aja (tindak tegas sesuai aturan) gak apa-apa, saya itu aja, fair-fair gak ada masalah,” tandasnya.
Pengawasan dari eksternal seperti media maupun masyarakat, agar lembaga peradilan tidak terjebak dalam sikap arogan dan otoriter. ”Kalau tidak diawasi bisa jadi arogan. Saya justru butuh kontrol dari luar,” tuturnya.
Lebih jauh, Dr Iman menyampaikan bahwa PN Denpasar tengah mempersiapkan diri untuk kembali mengikuti penilaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. “Sekarang kami siapkan lagi. Kami ingin PN Denpasar menjadi pengadilan yang bersih,” tukasnya.W-007
