DENPASAR-fajarbali.com | Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, harga babi di Bali mengalami kenaikan. Hal ini juga tak lepas dari ketersedian daging babi dipasaran. Tentunya, ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat.
Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Bali Anak Agung Istri Intan Dewi menjelaskan ketersediaan ataupun stok daging babi di Bali saat ini berbeda dengan tahun lalu. Dimana, untuk tahun ini menurun.
Ia mengatakan, jika mengacu pada data tahun 2020 lalu, penurunan populasi babi di Bali mencapai 40 persen. Penurunan tersebut lantaran adanya wabah Virus African Swine Fever (ASF). Pada tahun 2019 lalu populasi babi di Bali mencapai 690.378 ekor. Namun, tahun 2020 mengalami penurunan hingga 398.291 ekor.
“Kondisi kita memang hampir 40 persen menurun, karena ada akibat efek ASF itu. Pendataan itu kita setahun sekali, data yang di 2020 itu ada 398.291 ekor, data kemarin,” jelasnya.
Baca Juga :
Belasan Duktang Terciduk Tak Lapor Diri, Satpol PP Ingatkan Pemilik Kos Lakukan Pengawasan
Satlantas Pasang Spanduk Imbauan Larang Mudik Lebaran di Masjid dan Musholla
Untuk tahun 2021 ini, pihaknya mengaku belum memiliki data yang akurat berapa jumlah populasi babi di Bali. Mengingat pihaknya baru melakukan pencacahan pada pertengahan tahun 2021. Akibat kelangkaan ketersediaan babi, harga dipasaran meningkat tajam hingga Rp. 90 ribu per kilo. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan kali ini mencapai 50 persen.
“Jadi harga masih dikisaran Rp.90 ribu per kilonya, tahun-tahun kemarin kan Rp.60 ribu jadi naik hampir setengah. Itu yang menyebabkan harga naik, karena walaupun Pandemi, konsumsi babi kan kebanyakan lokal, jad demandnya masih ada,” tutur dia.
Dinas PKP Provinsi Bali saat ini tengah melakukan restocking babi antar kabupaten/kota di Bali untuk memenuhi stok daging babi di pasaran. Meski demikian, langkah tersebut tampaknya terkendala dengan pemeliharaan babi yang memakan waktu cukup lama.
“Upaya restocking sedang kita upayakan tapi semua itu kan butuh waktu. Restocking diusahakan masih dari Bali saja krn beresiko memasukkan babi dari luar daerah,” ujar dia.
Intan Dewi menghimbau kepada masyarakat agar mengalihkan daging potong. Misalnya saja ke ayam. Pasalnya, kebutuhan babi siap potong cenderung kurang. Lebih lanjut, apakah ada rencana dari Dinas PKP untuk melakukan operasi pasar menjelang Galungan dan Kuningan. Intan Dewi mengaku sepertinya harus berfikir ulang.
“Sebenarnya untuk keperluan upakara di Hari Raya Galungan lebih banyak ke daging ayam, hanya saja karena budaya Bali, masyarakat memotong daging babi. Kalau soal operasi pasar itu kan harus ada stok, kaya operasi pasar misalnya gula kan ada stok gula yang bisa dipasarkan, kalau daging kan nggak bisa seperti itu,” paparnya.
Terakhir, Dinas PKP Provinsi Bali juga telah menerjunkan Tim untuk melakukan pemantauan ataupun pengecekan terhadap kesehatan babi yang akan dipotong pada saat Galungan. Ini dilakukan untuk memastikan babi tidak terjangkit virus ASF sehingga aman dikonsumsi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi menyebutkan, pihaknya sejak lama telah mengingatkan Dinas PKP Provinsi Bali untuk waspada dan sigap dalam mengantisipasi ketersedian dan adanya wadah Virus ASF. Dimana imbasnya adalah kelangkaan stok yang berakibat kenaikan harga.
“Kami dari tahun lalu wanti-wanti, sekarang ya anggaran di bidang peternakan harus digenjot dan menjadi bahan evaluasi kedepan,” papar dia saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon, Rabu (07/04/2021).
Ia berharap kedepan Dinas PKP bisa berbenah dan mengeluarkan program-program unggulan dan memihak kepada maayarakat. Sejatinya, anggaran yang diusulkan disektor peternakan di Bali mencapai Rp. 20 Milyar. Namun, kenyataannya yang disetujui hanya Rp. 5 Milyar.
Komisi II DPRD Bali meminta agar masyarakat dalam hal ini peternak jangan sampai dirugikan. Begitu juga dengan pemerintah. Dengan naiknya harga babi saat ini.
“Ya biarkan peternak babi gembira dulu, baru saja tertimpa musibah. Sekarang berikan harga naik, kasihlah dulu. Kedepan, bagaimana Dinas Pertanian yang membidangi Peternakan, hal ini sebagai acuan kedepan. Supaya saling menguntungkan antara Peternak dan masyarakat,” pungkasnya. (her)
Save as PDF