MANGUPURA – fajarbali.com | Pemberian insentif kepada pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akibat pandemi Covid-19 tak kunjung terealisasi. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) Kabupaten Badung mengaku masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
“Dasi hasil kajian Litbang baru buat juklak dan juknis. Jadi kita menunggu itu,” ujar Kepala Disperinaker Badung Ida Bagus Oka Dirga, Senin (27/4/2020) .
Oka Dirga mengatakan, dalam membuat juklak dan juknis harus berdasakan kajian matang. Kajian tengah dilakukan oleh Litbang sekarang.
Disinggung keluarnya surat imbauan penundaan pembuatan rekening di Bank BPD Bali yang belakangan marak dilakukan para pekerja, Oka Dirga berdalih semata-mata menunggu keluarnya juklak dan juknis. Pihaknya pun membantah jika program tersebut dipper.
“Bukan (dipending, red), karena perlu kajian dulu untuk juklak dan juknisnya,” tegas mantan Kabag Umum Setda Badung itu.
Oka Dirga mengakui jumlah pekerja yang kena PHK dan dirumahkan terus bertambah. Jika pada tanggal 20 April 2020, tercatat 612 orang di-PHK dan 30.317 dirumahkan, data terakhir per 24 April 2020, jumlah pekerja yang kena PHK bertambah menjadi 668 orang, sedangkan yang dirumahkan menjadi 31.554 orang.
“Angkanya terus bertambah, namun untuk laporan terbaru belum ada. Jadi data terakhir ada sebanyak 668 orang yang kena PHK akibat wabah Covid-19 ini dan 31.554 orang telah dirumahkan,” papar birokrat asal Desa Taman, Kecamatan Abiansemal itu.
Untuk jumlah perusahaan yang sudah tidak beroperasi juga bertambah. “Sekarang perusahaan yang sudah tidak beroperasi sebanyak 409 perusahaan,” ungkap Oka Dirga.(put).
Save as PDF