Gianyar- sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Dikekuarkannya surat edaran terkait pemberlakuan WFH dan WFO bagi seluruh instansi di lingkungan Pemkab Gianyar, bahkan sampai seluruh perbekel dan lurah juga melaksanakan edaran tersebut. Kadis PMD Gianyar, Ngakan Ngurah Adi, Kamis (29/7/2021) kemarin menjelaskan begitu SE keluar, langsung diberikan ke seluruh perbekel.
Dikatakannya, seluruh perbekel dan lurah hanya bekerja 25% saja. Itupun tidak full satu hari kerja, hanya mengurus kepentingan administrasi warga yang penting-penting. "Instruksinya tegas, untuk perbekel lurah WFO 25% dan hanya untuk administrasi yang penting saja," tegasnya.
Secara umum, disebutkan tidak banyak juga warga yang mengurus keperluan administrasi. Sedangkan dirinya juga tidak tahu, apakah PPKM level 4 diperpanjang. "Kondisi tersebut sampai 2 Agustus, nanti apa diperpanjang atau bagaimana kita ikuti kebijakan pimpinan," ujarnya.
Baca Juga :
Koster Akan Optimalkan Siswa Tercecer Untuk Masuk Sekolah NegeriMeski Pandemi Berakhir, Pembelajaran Daring Akan Tetap Dilaksanakan
Komit Bebaskan Anak dari Paparan Covid 19
Sedangkan untuk pelaksanaan APBDes, saat ini sebagian sudah dilaksanakan pada awal-awal tahun. Sedangkan saat ini sudah tidak ada lagi proyek fisik yang jalan, mengingat sebagian dana desa diarahkan untuk penanggulangan pandemi covid 19.
Perbekel Batuan, Ari Anggara menyebutkan walau dengan 25 WFO pelayanan administrasi di desanya masih bisa normal melayani masyarakat. Dikatakannya, pada umumnya warga yang datang ke kantor desa adalah untuk urusan administrasi kependudukan, urusan kredit di desa dan surat keterangan kerja atau surat jalan.
"Pelayanan masih normal, saat ini warga datang ke kantor pada umumnya urusan administrasi kependudukan dan sebagian kredit di desa," jelas Ari Anggara. (sar)
Dikatakannya, seluruh perbekel dan lurah hanya bekerja 25% saja. Itupun tidak full satu hari kerja, hanya mengurus kepentingan administrasi warga yang penting-penting. "Instruksinya tegas, untuk perbekel lurah WFO 25% dan hanya untuk administrasi yang penting saja," tegasnya.
Secara umum, disebutkan tidak banyak juga warga yang mengurus keperluan administrasi. Sedangkan dirinya juga tidak tahu, apakah PPKM level 4 diperpanjang. "Kondisi tersebut sampai 2 Agustus, nanti apa diperpanjang atau bagaimana kita ikuti kebijakan pimpinan," ujarnya.
Baca Juga :
Koster Akan Optimalkan Siswa Tercecer Untuk Masuk Sekolah NegeriMeski Pandemi Berakhir, Pembelajaran Daring Akan Tetap Dilaksanakan
Komit Bebaskan Anak dari Paparan Covid 19
Sedangkan untuk pelaksanaan APBDes, saat ini sebagian sudah dilaksanakan pada awal-awal tahun. Sedangkan saat ini sudah tidak ada lagi proyek fisik yang jalan, mengingat sebagian dana desa diarahkan untuk penanggulangan pandemi covid 19.
Perbekel Batuan, Ari Anggara menyebutkan walau dengan 25 WFO pelayanan administrasi di desanya masih bisa normal melayani masyarakat. Dikatakannya, pada umumnya warga yang datang ke kantor desa adalah untuk urusan administrasi kependudukan, urusan kredit di desa dan surat keterangan kerja atau surat jalan.
"Pelayanan masih normal, saat ini warga datang ke kantor pada umumnya urusan administrasi kependudukan dan sebagian kredit di desa," jelas Ari Anggara. (sar)
