GIANYAR-fajarbali.com | Di Tahun 2018 ini, Pemkab Gianyar mengalokasikan sebanyak 64 bedah rumah untuk tujuh kecamatan di Gianyar. Walalu dialokasikan sebanyak itu, namun masih banyak warga yang masih membutuhkan bedah rumah dan rehab rumah.
Hal ini dikatakan Kadis Dinas Perumahan, Kawasan Permukinan dan Pertanahan, Ida Bagus Sudewa. “Tahun ini dialokasikan sebanyak 64 bedah rumah dan 30 unit dari Pemprov Bali,” terang Ida Bagus Sudewa, Rabu (27/3/2018)
IB Sudewa menyebutkan warga Gianyar yang masih tercecer untuk bantuan bedah rumah lebih dari 400-an. “Ya, dari data yang ada di dinas, tercecernya masih diatas 400-an dan kemungkinan di anggaran perubahan di tambah lagi,” jelasnya. Diakuinya, wilayah yang paling banyak tercecer bantuan bedah rumah adalah warga Gianyar bagian utara dan terbanyak di Kecamatan Payangan. Dirinya juga berharap di APBD Induk 2019 nanti, alokasi anggaran untuk bedah rumah bisas ditambah, sehingga pengentasan kemiskinan khususnya rumah layak huni lebih cepat terentaskan. Sedangkan anggaran untuk 1 unit bedah rumah dari Rp 35 juta sampai Rp 40 juta per unitnya, tergantung lokasi pelaksanaan bedah rumah.
Disebutkannya, untuk Tahun 2018 ini hanya mampu mengalokasikan 65 bedah rumah saja, karena kemampuan APBD juga digunakan untuk dana Pilkada ke KPU Gianyar. Selain untuk bedah rumah, juga dialokasikan anggaran untuk rehab rumah dan pemberdayaan keluarga yang pos anggarannya ada di Dinas Sosial Gianyar. “Yang jelas, upaya untuk pengentasan kemiskinan terus diupayakan khususnya dari bedah rumah dan rehab rumah hingga tuntas,” jelasnya lagi.
Kepala Dinas Sosial Gianyar, Made Watha, Rabu kemarin menyebutkan bantuan bedah rumah dari Dinas Sosial Provinsi Bali turun sebanyak 30 unit. Bantuan sebanyak 30 unit ini untuk 5 kecamatan kecuali Kecamatan Ubud dan Tegalalang. “Yang 30 unit ini merata di lima kecamatan dan pelaksanaannya sudah tahap sosialisasi,” jelas Made Watha. Dimana anggaran per unitnya sebesar Rp 30 juta dipotong pajak.
Made Watha sendiri menjelaskan sedikitnya alokasi bedah rumah dari Provinsi Bali, ini juga karena usulan dari bawah sering terlambat sampai ke mejanya. Sehingga berapa usulan dari bawah yang ke mejanya, segitu juga disetorkan ke Dissos Provinsi. Selain itu, dari Dinas Sosial Provinsi Bali juga melakukan survey, terkait kelayakan warga untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. “Usulan dari bawah juga diseleksi lagi oleh Dissos provinsim kalau tidak layah diberikan maka akan dicoret,” terangnya.(sar)
Save as PDF