Gelar Aksi di Pantai Lima, Warga Desa Adat Pererenan Tolak Pembangunan Investor

Sebab, akan terjadi kerusakan ekosistem di sekitar Sungai Surunan termasuk pencemaran lingkungan hidup di sekitar sungai

(Last Updated On: )
Warga Desa Adat Pererenan, Kecamatan Mengwi saat melakukan demo di Pantai Lima Desa Pererenan, Selasa (18/6) untuk penolakan pembangunan oleh investor 

 

MANGUPURA-fajarbali.com | Warga Desa Adat Pererenan, Kecamatan Mengwi melakukan demo penolakan pembangunan oleh investor di Pantai Lima Desa Pererenan, Selasa (18/6). Ada tiga baliho yang dipasang yang bertuliskan “Krama Desa Adat Pererenan Menolak Pembangunan atas Tanah Negara/Sempadan sungai Surunan” pada lahan milik Pemkab Badung tersebut. 

Kuasa Hukum Desa Adat Pererenan I Wayan Koplogantara mengatakan, desa adat menolak adanya pembangunan yang dilakukan investor di lahan reklamasi yang merupakan tanah negara. Sebab, akan terjadi kerusakan ekosistem di sekitar Sungai Surunan termasuk pencemaran lingkungan hidup di sekitar sungai jika pembangunan tetap dilaksanakan “Kedepan sudah dipastikan akan terjadi abrasi. Kita sudah lihat, sekarang saja kondisinya sudah abrasi,” jelasnya.

 

Jika dibiarkan, ia mengaku akses untuk menuju pantai bisa tertutup dan mengganggu kegiatan-kegiatan keagamaan di pantai tersebut. Hal itu pun menjadi landasan desa adat dengan tegas menolak pembangunan yang akan dilakukan di lahan reklamasi itu. “Mengenai kegiatan Reklamasi sendiri, bahwa kegiatan reklamasi tidak ada izin dan tidak ada Amdalnya termasuk tidak ada ijin dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP),” tegasnya.

 

Diakui sesuai Undang-undang 27 tahun 2027 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mestinya adanya tanah timbul yang menguasai negara, karena merupakan tanah negara. “Jadi seperti apa yang disampaikan Prajuru Adat disini, sebelum sungai ini diurug sungai ini sangat dipelihara dan ditanami tanaman sejenis bakau. Bahkan sesuai dengan undang-undang cipta kerja saat ini, maka yang berhak akan tanah itu adalah Bendesa Adat Pererenan dan bukan diklaim tanah milik Pemkab Badung,” bebernya.

 

Proyek itu telah memasang persetujuan bangunan gedung di papan di areal proyek dengan nomor: SK-PBG-510302-14052024-001 permohonan persetujuan bangunan gedung dengan pemilik bangunan gedung PT. Pesona Pantai Bali untuk mendirikan bangunan gedung baru untuk restoran Pantai Lima. Luas bangunan gedung yakni total luas 70.00 meter persegi, luas lantai 702.00 meter persegi, lantai dua, tinggi bangunan 9,80 meter. Bangunan gedung itu untuk restoran telah mendapat persetujuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian, besaran retribusi persetujuan bangunan gedung yang dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung sebesar Rp 32.041.970,00. Persetujuan bangunan itu berisi sejumlah lampiran.W-004

 

Next Post

Akademisi ITB Stikom Bali Bantu Pengembangan Usaha Sambel Emba Rumahan

Sel Jun 18 , 2024
Usaha yang baru berdiri dua tahun lalu ini, tergolong berjalan baik karena mampu produknya bisa diterima di pasaran, serta mempekerjakan dua orang karyawan serta anak-anak si pemilik.
Sambel Emba

Berita Lainnya