BANGLI-fajarbali.com | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2021 terus digenjot kalangan DPRD Bangli bersama eksekutif. Terbukti Rapat Paripurna DPRD Bangli yang digelar Kamis (19/08/2021), secara beruntun dalam hitungan sehari langsung melaksanakan rapat dengan agenda mulai dari Penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD Bangli 2021, kemudian disambung dengan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Bangli dan Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Dewan tersebut.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika didampingi Wakil Ketua Nyoman Budiada dan Komang Carles. Dalam rapat dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi,sejumlah fraksi yang ada di DPRD Bangli lebih banyak menekankan terkait anggaran penanganan Covid-19 di kabupaten Bangli.
Seperti halnya Fraksi Partai Golkar dengan pembicara I Nyoman Kartika. Kata dia, melihat pandemic sampai saat ini belum bisa teratasi dan tidak tau sampai kapan akan berakhir. Tentunya Pemerintah Daerah hendaknya fokus pada penanganan hal tersebut di semua sektor agar masyarakat Bangli bisa merasakan peran pemerintah daerah.
Baca juga :
Penambahan Terkonfirmasi Covid 19 Menurun, Kasus Kematian di Buleleng Mengalami Peningkatan
Kelompok Tani Dibantu Alsintan
“Namun kami lihat dalam perencanaan anggaran APBD P 2021 tidak ada pos anggaran ataupun penambahan anggaran terkait dengan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangli,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar juga menyoroti PAD dirancang naik dari APBD Induk, padahal di satu sisi sector pariwisata sebagai sumber penghasil sedang mengalami penurunan. Berikut pihaknya menyoroti, sejatinya prinsip penyusunan APBD adalah objektif, transparan dan akuntabilitas dan berkeadilan.
“Kami Fraksi Partai Golkar mencermati aspek APBD jauh dari aspek keadilan. Dimana ada 68 desa dan 4 kelurahan di Bangli. Namun hanya beberapa desa yang mendapatkan bantuan berupa BKK yang nilainya cukup fantastis. Apa yang melatarbelakangi kebijakan memprioritaskan desa-desa dimaksud dan bagaimana dengan desa-desa lainnya termasuk juga kami lihat ada alokasi dana untuk punia sebesar Rp 3 miliar yang kami belum tau teknis pelaksanaanya dan siapa saja yang berhak menerimanya,” bebernya.
Sementara pandangan umum Fraksi Restorasi Hati Nurani Rakyat dengan pembicara I Ketut Guna, turut pula mengharapkan agar pengalokasian dana BKK kepada pemerintah desa supaya bisa merata kepada seluruh desa di Kabupaten Bangli. Disisi lain, Fraksi Partai Demokrat dengan Pembicara Made Krisnawa, terkait situasi pandemi covid-19 dan PPKM dengan berbagai level yang situasinya turun naik dan kecenderungannya semakin meningkat diharapkan untuk tetap memprioritaskan skala anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dan PPKM.
Fraksi ini juga mengapresiasi Pemkab Bangli dalam situasi pandemic covid mampu mewujudkan pembangunan dengan skala besar yang meliputi pembangunan alun-alun kota Bangli, gedung DPRD, renovasi gedung BMB, maupun pembangunan lainnya.
“Namun Fraksi Partai Demokrat juga berharap kepada Pemkab Bangli agar tetap memperhatikan program pro rakyat yang sudah tertuang dalam visi misi Bupati Bangli. Yaitu, tetap menjaga adat, budaya, tradisi dan agama. Seperti, program upacara Panca Yadnya. Untuk itu sangatlah penting dan sangat diharapkan dalam APBD Perubahan 2021 ini keberpihakan anggaran kepada masyarakat disaat pandemic ini dapat meringankan ekonomi masyarakat, khususnya dalam menjaga tradisi, budaya adi luhung masyarakat Bangli,” ungkapnya.
Sedangkan Fraksi PDIP dengan pembicara Sang Nyoman Wijaya, turut mengharapkan agar APBD Perubahan memprioritaskan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, terutama untuk menunjang sarana dan prasarana bidang kesehatan untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Bangli.
“Dengan adanya refocusing anggaran, kami mengharapkan pengalokasiaanya benar-benar dapat disalurkan kepada kegiatan-kegiatan yang telah diprioritaskan penyelesaiannya tepat waktu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya. (ard)
Save as PDF