Save as PDF
FOTO: Seminar Nasional Fisip Unwar bertema “Menjaga Integritas Demokrasi Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024”.
DENPASAR – fajarbali.com | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Warmadewa (Unwar) menggelar Seminar Nasional di Auditorium Widya Sabha Uttama Unwar, Kamis (14/12/2023). Acara yang mengusung tema “Menjaga Integritas Demokrasi Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024” ini terungkap apa dan bagaimana cara menjaga integritas demokrasi dalam pemilu serentak 2024.
Seminar Nasional ini menghadirkan 4 orang narasumber yaitu Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, SH.,M.Si.,Ph.D., Direktur Eksekutif Institute for Peace and Democracy, I Ketut Putra Erawan, MA.,Ph.D., Executive Director Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnissa Nur Agustyati, dan Drs. I Nyoman Wiratmaja, M.Si., dari Akademisi FISIP Unwar, yang dimoderatori oleh Anastacia Patricia Novlina Nurak, SIP., MIP.
Ketua Panitia, Anak Agung Gde Brahmantya Murti, SIP.,MPA., mengatakan bahwa tema ini diangkat sebagai bentuk responsibilitas pendidikan tinggi dalam mengawal isu-isu terkait Pemilu 2024.
Diharapkan peran universitas dalam memberikan prodiksi ilmu pengetahuan dan mengajarkan etika dan integritas terkait kepemiluan menjadi roh kampus.
Dikatakan, pendidikan integritas demokrasi penting diberikan kepada anak muda, sebab pemilih kita didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Hampir diangka 50-60 Persen. “Kami rasa tema-tema seperti ini perlu diangkat kembali, khususnya dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Institute for Peace and Democracy, I Ketut Putra Erawan, menjelaskan integritas pemilu adalah bagaimana nilai-nilai demokrasi mewarnai segala proses politik yang berkaitan dengan pemilu. Di samping juga bagaimana masyarakat, negara, media, LSM, dan lainnya membantu proses tersebut.
Diungkapkan ada 3 dimensi yang mendasari sebuah integritas pemilu bisa berjalan. Pertama, bagaimana hak-hak rakyat terwadahi dan dijamin oleh negara.
Kedua, bagaimana hak-hak keterlibatan rakyat dalam menerima dan membagi informasi yang ada. Ketiga, bagaimana hak-hak rakyat yang dijamin oleh negara yang berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan para calon, hak politik masyarakat, dan kebijakan-kebijakan yang diperdebatkan dihubungkan dengan prosedur. Prosedur inilah yang berkaitan dengan 11 tahapan pemilu.
Dekan FISIP Unwar, Drs. I Wayan Mirta, M.Si., mengatakan bahwa peran mahasiswa sebagai pemilih milenial dan generasi z harus mampu berpartisipasi untuk menjaga integritas demokrasi pada pemilu serentak 2024. Oleh karena itu, pendidikan politik terkait bagaimana cara menjaga integritas demokrasi penting ditanamkan kepada para pemilih milenial, terutama gen Z sebagai pemilih pemula.
Rektor Unwar, Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP., mengatakan bahwa seluruh masyarakat di Indonesia mengharapkan pemilu serentak 2024 dapat terselenggara secara berintegritas.
Terutama bagaimana penyelenggara pemilu harus jujur, transparan, akuntabel, serta akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Sebab, penyelenggara pemilu menjadi hal yang sangat penting karena menjadi salah satu tolok ukur terciptanya pemilu yang demokratis di Indonesia. Begitu juga masyarakat jangan mudah terombang-ambing dengan janji-janji politik para calon.
Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, yang juga pengamat politik, Prof. Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si., mengatakan belakangan ini suhu politik di tanah air menjelang Pemilu Serentak 2024 sudah mulai meningkat. Bahkan, berbagai macam pelaksanaan kampanye telah dilakukan.
Namun, yang terpenting dalam sebuah proses dekokrasi adalah bagaimana partisipasi rakyat dalam menentukan hak-hak pilihnya ditahun 2024. Salah satunya adalah bagaimana demokrasi benar-benar bisa menjadi wahana untuk pembangunan politik dan memberikan ruang publik kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa menggunakan hak pilihnya secara cerdas, demokratis, dan tanpa intervensi dari siapa pun. Sebab hal politik adalah hak asasi yang paling hakiki.
“Menjaga demokrasi agar tetap berjalan dengan baik tidak saja tanggung jawab penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, maupun DKPP ini adalah tanggung jawab kita semua, baik infrastuktur politik maupun supra struktur politik,” tandas Prof. Wisnumurti.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, SH.,M.Si.,Ph.D., mengatakan bahwa kampus Unwar merupakan bagian dari pusat kajian yang di dalamnya ada pusat kajian demokrasi kepemiluan yang menjadi rujukan masyarakat Bali.
Civitas akademika Unwar memiliki peran untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi dalam pemilu serentak 2024.
Pihaknya menegaskan bahwa KPU RI berkomitmen menjaga integritas demokrasi pada pemilu serentak 2024 ini. Hal itu dapat dilihat dari awal tahapan penyelenggaraan pemilu ini. Masyarakat juga diminta untuk terus mengawal jalnnya demokrasi ini agar apa yang diharapkan, yaitu pemilu berintegritas bisa terwujud. (rl)
Save as PDF