DENPASAR-fajarbali.com | Usaha mantan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta dan dua rekannya, Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung untuk lepas dari jeratan hukum atas kasus yang sedang menimpanya melalui jalur eksepsi harus gigit jari.
Pasalnya, dalam sidang, Kamis (26/9) kemarin Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pimpinan Esthar Oktavi dengan tegas menolak eksepsi atau keberatan para terdakwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Majelis Hakim menilai, eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum para terdakwa sudah masuk pada pokok materi persoalan yang harus dibuktikan dalam persidangan. Terkait eksepsi terdakwa yang menyebut bahwa kasus ini bukan kasus pidana melainkan kasus perdata, Majelis Hakim menyebut kuasa hukum para terdakwa gagal paham.
Hakim menyebut, untuk mengetahui kasus ini pidana atau bukan, harus melalui tahapan pemeriksaan dan pembuktian. “Soal menentukan kasus ini adalah pidana atau perdata merupakan putusan akhir dan yang lebih dahulu harus lebih dahulu melalui tahap pembuktian,” tegas Hakim Esthar.
“Oleh karena itu menolak eksepsi atau keberatan para terdakwa, dan memerintahkan jaksa melanjutkan sidang pembuktian dengan memanggil saksi-saksi,” tegas Hakim sambil mengetuk palu tanda sidang usai.
Sementara itu, untuk sidang perdana pembuktian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eddy Artha Wijaya dkk.,,mengatakan akan memanggil lima orang saksi. Diantaranya saksi korban Alim Markus dan Notaris Sujarni. Diketahui pula, dalam kasus ini, ada 55 orang saksi yang kemungkinan akan dihadirkan dalam sidang. (eli)
Save as PDF