Kapolda Bali Irjen Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra bersama Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama didampingi Komisi I DPRD Bali usai menggelar Rakor terkait kesiapan menjelang Pemilu 2024
DENPASAR-fajarbali.com
Semakin dekatnya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tinggal menghitung bulan saja, menjadi perhatian serius pemerintah. Khususnya dalam hal kesiapan pengamanan terhadap potensi adanya gangguan kamtibmas. Seperti yang dilakukan oleh DPRD Bali yang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Polda Bali terkait kesiapan Pemilu 2024.
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Bali, Senin (07/08) dipimpin oleh Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama didampingi Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budi Utama beserta para anggota Komisi I. Dari Polda Bali sendiri, dihadiri oleh Kapolda Bali Irjen Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra didampingi para jajarannya.
Bahas Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024
Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Polda Bali, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk persiapan pengamanan Pemilu 2024 mendatang. Diantaranya, pertama, Mapping kelompok & tokoh potensi politik identitas dan anti politik identitas serta update dinamika politik (parpol & relawan). Kedua, berkoordinasi dengan Bawaslu untuk sosialisasi terkait larangan kampanye sesuai pasal 280 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketiga, mengajak penyelenggara pemilu, pengamat, pengurus ormas & stakeholder terkait untuk menggelorakan pemilu berdasarkan demokrasi pancasila.
Keempat, menggalang FKUB untuk bersama-sama menyampaikan larangan menggunakan tempat ibadah untuk aktivitas politik. Kelima, melaksanakan KRYD cooling system untuk memprediksi potensi kerawanan tahapan pemilu. Keenam, sinergitas dan soliditas TNI dan instansi terkait dalam pengamanan pemilu. Terakhir, managemen media untuk mencegah konflik sosial/politik.
Selain itu, dipaparkan juga data-data terkait keluar masuknya WNA di Bali, kalender operasi pengamanan 2023, serta jumlah kriminalitas maupun laporan yang telah ditangani oleh Polda Bali.
Kapolda Bali Irjen Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra usai Rakor menyampaikan, berbagai upaya antisipasi telah disiapkan oleh Polda Bali. Salah satunya dengan turut mensosialisasikan UU Pemilu serta larangan berkampanye ditempat ibadah. Termasuk juga dari siber terkait berita hoax, hingga titik-titik yang rawan di masyarakat.
“Yang kita antisipasi situasi diantara para kontestan tentunya, masyarakat kita sosialisasi UU Pemilu dan tidak menggunakan tempat ibadah untuk kampanye,” katanya.
Disamping itu, saat ini Polda Bali juga telah memiliki program Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) serta Polisi Banjar. Yang nantinya akan turun langsung ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi. “Kita akan sosialisasikan semua langsung menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama menjelaskan, kinerja kepolisian dinilai sudah cukup optimal, utamanya dalam penanganan kasus-kasus narkoba. “Narkoba ini kan permainan bahaya juga. Saya lihat Pak Kapolda dan jajarannya sudah berupaya, tetapi saya kira mungkin untuk menghentikan itu cukup sulit. Tetapi untuk meminimize, masih ada jalan. Buktinya, terus ditangkapin, tapi terus muncul,” jelasnya.
Terkait pengamanan Pemilu 2024, Adi Wiryatama menyatakan bahwa Pulau Bali sebagai tujuan pariwisata harus dijaga pada masa-masa Pemilu 2024 ini. Sehingga, faktor keamanan menjadi hal yang utama. "Kita harap Bali sebagai pulau pariwisata, apapun dibuat, kalau keamanan tidak dijaga gak ada gunanya," akunya.
Bukan hanya menjadi tanggungjawab kepolisian saja, penyelenggara maupun seluruh elemen masyarakat juga harus ikut dalam menjaga Bali. Agar Pemilu 2024 bisa berjalan lancar, aman dan kondusif. "Kita berharap kedepan Pilkada ini berjalan dengan baik, Pileg dan Pilpres berjalan dengan baik. Agar Bali aman dan kondusif. Dan keamanan termasuk tanggungjawab bersama, baik itu pemerintah, polisi dan masyarakat. Marilah kita bekerja menjaga Bali ini tetap aman kondusif," pungkasnya. W-011
