Jarigan Perempuan usai diskusi seputar persoalan kekerasan perempuan dan anak bersama Komnas Perempuan RI, bertempat di Kantor LSM Bali Sruti, Denpasar, Senin (2/9/2024).
DENPASAR-fajarbali.com | Kantor Sekretariat LSM Bali Sruti mendadak ramai dipenuhi oleh komponen Jaringan Perempuan Bali. Puluhan orang dari LBH APIK Bali, MBM, LBH Bali, IPI, HWK, KPP Bali, HWDI, GERASA, Sekolah Perempuan Kartini dan SrIkandi, serta para jurnalis berdiskusi bersama Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani, Senin (2/9/2024).
Andy datang khusus untuk berdiskusi dengan tokoh perempuan, aktivis, pimpinan sekolah perempuan dan para pegiat anak dan perempuan se-Bali, sekaligus berbagi informasi dari pusat ke daerah.
Diskusi yang berjalan dinamis itu, dimanfaatkan Komnas Perempuan untuk menyerap berbagai aspirasi dan persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pulau Dewata, selanjutnya dibahas di pusat bersama pemangku kepentingan terkait.
Andy mengungkapkan, setidaknya ada tiga poin yang dibahas dalam dialog bersama komponen aktivis isu-isu perempuan tersebut. Pertama, upaya mempercepat penghapusan kekerasan seksual di dalam keluarga diperlukan intervensi kepada pihak.
Sebab, menurut Andy, selama ini persoalan ‘domestik’ lebih dibebankan kepada perempuan [ibu rumah tangga]. Padahal peran laki-laki, baik sebagai suami, saudara atau kerabat sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
“Saya sering katakan jangan seperti keluarga ‘Khong Guan’. Dalam gambar di kaleng biskuit itu tidak ada foto bapaknya. Ini hanya ilustrasi untuk menyadarkan bahwa pentingnya peran lak-laki,” jelas Andy.
Poin berikutnya, yakni tentang posisi perempuan kepala rumah tangga dan perempuan pekerja. Terakhir pihaknya menyoroti masih tingginya angka laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tanah air.
Pihaknya mendorong aparat penegak hukum, hingga pengadilan untuk menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) supaya para korban mendapatkan haknya.
Tokoh perempuan Bali, IGA. Diah Werdhi Srikandi, W.S., mengusulkan agar pemerintah daerah segera membangun Rumah Aman. Menurut Diah Srikandi, rumah aman sudah menjadi kebutuhan mendasar di Bali. Apalagi beberapa kabupaten/kota kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tergolong tinggi.
“Pemerintah harus mengatensi persoalan ini. Ingat ada beberapa kabupaten yang kasus kekerasannya tinggi,” pinta Diah Werdhi. Dengan adanya Rumah Aman, pemulihan terhadap korban akan lebih cepat, terutama dari sisi psikologis karena di sana ada layanan konseling untuk mengurangi trauma.
Rumah aman nantinya disediakan untuk korban yang mendapat ancaman, merasa tidak aman dan korban idak memiliki tempat yang aman untuk tinggal.
Selain urgensi tentang pembangunan rumah aman, Diah Werdhi yang juga politisi ini, juga menyoroti tentang hak waris perempuan dalam hukum Hindu Bali. Berdasarkan keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), sejatinya perempuan memiliki hak waris dengan presentase yang telah diatur.
Namun pada praktiknya, sangat jarang perempuan [Bali] mendapatkan hak waris karena dianggap kehilangan hak ketika menikah dengan pria idamannya. Istilah dalam pernikahan pun masih disalah tafsirkan sebagai ‘mapamit’, padalah si perempuan hanya ‘matur piuning’ atau memberi tahu ke leluhur bahwa ia akan menikah.
“Soal hak waris perempuan Bali ini masih disamar-samarkan. Kalau orangtua ingin ngasi warisan ke anak perempuannya biasanya dalam bentuk hibah. Keputusan MUDP ini saya rasa perlu disosialisasikan lebih luas,” kata Diah Werdhi.
Selama menjabat Anggota DPRD Provinsi Bali, Diah Werdhi bersama koleganya sukses memperjuangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengarusutamaan Gender menjadi Perda, yang saat ini tinggal menunggu pengesahan di Kementerian Dalam Negeri.
Lahirnya Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender, diharapkan mempercepat akselerasi kesetaraan gender. “Persoalan bullying (perundungan) juga menjadi perhatian saya, terutama di kalangan sekolah,” pungkas Diah Werdhi.
Ketua LSM Bali Sruti Luh Riniti Rahayu, berterima kasih atas kunjungan Ketua Komnas Perempuan RI. Riniti menyatakan, dari diskusi berkualitas itu, terungkap fakta bahwa, di tengah kemajuan Indonesia, permasalahan justru semakin meluas.
Kata Riniti, Ketua Komnas Perempuan RI banyak memberi informasi tentang situasi perempuan Indonesia di berbagai pelosok. Komnas Perempuan ada sejak Reformasi dan bekerja bersama gerakan perempuan di daerah-daerah.
Karena terlalu banyak masalah, jadi harus ada prioritas, Setiap daerah mana yang harus diperjuangkan bersama secara bergandengan tangan. Permasalahan yang dialami perempuan dalam dunia politik saat ini juga terungkap dalam diskusi itu.
“Ibu Diah Werdhi Srikandi politisi PDIP dan Ibu Putu Sawitri dari Golkar menyebutkan, bahwa kini politik itu bukan lagi keras namun buas bagi perempuan,” ungkap Riniti.
Simbol ketegaran seorang perempuan bisa diambil dari Yoke. Perempuan dengan HIV/AIDS itu tetap tegar beraktivitas dan berusaha ‘speak-up’ sebagai ibu tunggal.
Cerita yang bikin dahi mengkerut datang dari Dian. Perempuan pecinta binatang itu melakukan hal baik dengan memberi makan anjing-anjing liar. Namun Dian mengalami kekerasan oleh masyarakat sekitar atas nama agama. “Duh… Sampai ‘ngejer” Mbak Dian bercerita saat diadili massa,” ungkapnya.
Sementara, Prof. Agung Ari Atu Dewi, pakar hukum adat dari Fakultas Hukum, Universitas Udayana, memyebutkan, bahwa setengah dari jumlah masyarakat adat adalah perempuan, dan mereka mengalami kekerasan secara berlapis.
“Satu lidi tak kan bisa membersihkan lantai kotor, namun seikat lidi bisa menyapu ketidak adilan bagi perempuan. Mari kita bergandeng tangan dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan,” pungkas Riniti.
