“Pilkada Serentak 2024: Mencari Kepala Daerah yang Mampu Mengimplementasikan Empat Konsensus Bangsa” kerja sama antara FISIP Unwar dengan MPR RI.
DENPASAR-fajarbali.com | Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa (FISIP Unwar) bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Sosialisasi Empat Konsensus Berbangsa di Ruang Sidang Sri Ksari Mandapa, Jumat (15/3/2024).
Kegiatan yang dikemas dalam diskusi intelektual melibatkan mahasiswa dan sejumlah tokoh ini mengusung tema “Pilkada Serentak 2024: Mencari Kepala Daerah yang Mampu Mengimplementasikan Empat Konsensus Bangsa”.
Adapun narasumber pada acara ini yaitu: Anggota MPR/DPD RI Dr. Made Mangku Pastika, M.M., Anggota MPR RI periode 1999-2004 Drs. I Gede Sudibya, dan Dosen FISIP Unwar Anastasya Novlina Nurak, S.IP.,MIP.
Rektor Unwar yang diwakili Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan Dr. I Nyoman Sujana, SH., M.Hum., mengatakan atas nama pimpinan Unwar merasa sangat berbangga dan mengapresiasi karena Fisip Unwar sudah terdepan bekerjasama dengan MPR RI menyelenggarakan kegiatan ini yang mana akan ada Pilkada serentak di Indonesia.
Tema yang diusung, menurut Sujana, sangat menarik untuk dibahas. Kalau diperhatikan dari unsur akademik, dalam mewujudkan visinya Unwar memiliki penciri khusus yaitu Sapta Bayu Spirit Sri Ksari Warmadewa yang mana salah satu didalamnya ada Kepemimpinan Asta Brata.
“Pilkada serentak ini mencari pemimpin yang mampu menjaga konsensus kebangsaan ini,” kata Sujana.
Melalui kegiatan ini diharapkan dengan adanya narasumber yang expert dibidangnya, mahasiswa dapat tau bagaimana memilih pemimpin pada Pilkada agar sosok pemimpin yang terpilih didalamnya bersemayam Asta Brata.
Mahasiswa memiliki tantangan tersendiri untuk mampu menjaga Empat Konsensus Kebangsaan, sehingga NKRI harga mati dan Bhineka Tunggal Ika serta UUD 1945 harus dipertahankan.
Anggota DPD/MPR RI Made Mangku Pastika mengajak seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa agar cerdas memilah dan memilih calon kepala daerah kedepan. Termasuk calon anggta legislatif di semua tingkatan.
Mantan Kapolda dan Gubernur Bali ini pun, menyatakan, suka atau tidak, pemimpin terpilih dari eksekutif dan legislatif akan memengaruhi kehidupan masyarakat lewat kebijakannya.
“Kalau pemimpin tidak punya kapabilitas, kebijakan publiknya bisa kacau. APBD disusun secara ugal-ugalan. Ini yang harus kita antisipasi di awal dengan cerdas memilih calon,” pungkasnya. (gde)
Save as PDF