GIANYAR - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Akibat tidak tepat memperhitungkan sikkus DBD, Ketua Komisi IV DPRD Gianyar, Ni Made Ratnadi menyoroti kurang sigapnya kinerja dinas kesehatan Pemkab Gianyar. Bahkan saat ini marak masyarakat melakukan fogging mandiri. Kasus DBD yang menjangkit masyarakat angkanya hingga ratusan, Komisi IV mepertanyakan pengawasan dinas kesehatan terhadap fogging mandiri oleh oleh masyarakat.
Dikatakan Ratnadi, Senin (11/5/2020), sesuai protokeler kesehatan fogging hanya dilakukan bila ada warga terjangkit. "Bagaimana dinas kesehatan ini mengawasi, jika sudah tahu salah, harusnya sampaikan, harusnya memberi arahan jangan didiamkan," tegas Ratnadi. Dikatakannya juga sebagai wakil rakyat tidak bisa mengambil langkah tersebut lantaran sebagau legislator.
Saking jengkelnya, Ratnadi mempertanyakan turunnya anggaran pencegahan DBD tahun 2020. Harusnya DBD sebagai siklus tahunan dinas kesehatan mampu memperkirakan anggaran yang dibutuhkan. Berbeda hal dengan pandemik Covid-19 yang datang secara tiba-tiba. "ini DBD kan kasus setiap tahun ada, harusnya anggaran itu bisa diperkirakan, kalau kurang harusnya dibicarakan, biar bisa ditambah, tapi ini malah anggarannya turun. Dan tidak dikomonikasikan," ungkapnya.
Ratnadi sendiri tidak merinci berapa jumlah anggaran penanganan DBD tahun 2020 ini, namun diketahui jumlah anggaran penanganan DBD berkurang. Komisi IV berkeiinginan agar Gianyar bisa seperti kota Surabaya. Yang mampu mencegah DBD tanpa melakukan fogging. "Bahkan disana fogging ilegal dilarang dan ada sanksinya bagi yang melanggar, karena berbahaya," bebernya.
Dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Gianyar, dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati pihaknya akan selalu melayani masyarakat jika memang melaporkan adanya indikasi DBD dilingkungnya. Namun jika tidak ada indikasi tentu pihak Diskes tidak menganjurkan fogging secara mandiri. Namun Diskes berkilah tidak tau menau terkait adanya fogging mandiri. Masyarakat pun tidak pernah melapor bila akan mengadakan foging madiri, sehingga mereka tidak mengetahui bila adanya fogging. Mereka beralasan jika megetahui adanya fogging sudah pasti mayarakat akan dibina. "Jika kita mengetahui adanya foging mandiri tentu kita akan bina, untuk tidak melanjutkan kegiatan fogging," jelasnya.
Dibeberkannya, tidak sembarang obat-obatan bisa digunakan untuk foging. Selain itu dampak lingkungan yang ditimbulkan juga sangat membahayakan bila salah dalam pemilihan obat dan fogging dilakukan berlebihan. Dirinya memgimbau masyarakat tetap melakukan PSN sebagai pencegahan. Diskes akan bergerak melayani namun dengan tetap memperhatikan protokler pelaksanaan fogging. "Jika memang di lingkungan masyarakat terindikasi DBD tentu kita akan lakukan fogging sesuai dengan protap, dan dibarengi dengan PSN jika tanpa PSN semua hal akan percuma," ungkapnya.
Terkait turunnya anggaran penanganan DBD, dr. Cahyani pun membantah penurunan anggaran penanganan DBD. Pihaknya beralasan lantaran salah memperkirakan siklus lima tahunan DBD. Dimana dulu pada tahun 2016 DBD menjadi kasus luar biasa. Namun tahun ini baru menyentuh tahun ke empat tapi angkanya sudah tinggi. Sehingga pihaknya telah mengantisipasi dengan merelokasi anggaran. "Harusnya puncaknya tahun 2021 tapi baru tahun keempat angka kasus DBD sudah sangat tinggi, sehingga anggaran sudah dirasionalisasi," tuntasnya.(gds).
