DENPASAR-fajarbali.com | Dinamika menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 kian hangat. Salah satu isu strategis yang mulai mengemuka ke publik adalah dorongan kuat dari berbagai kalangan—baik dari unsur struktural maupun kultural NU—agar Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., mengambil peran lebih besar di jajaran kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa depan.
Aspirasi ini dipandang sebagai sebuah panggilan khidmah untuk menjawab kebutuhan mendasar NU akan sosok pemimpin yang mampu merangkul seluruh elemen dan membawa organisasi melangkah lebih maju.
Prof. Nasaruddin Umar dinilai memiliki paket komplit yang dibutuhkan NU saat ini. Sebagai ulama sekaligus akademisi (intelektual), tokoh NU asal Sulawesi Selatan ini diakui memiliki kedalaman ilmu agama dan visi modern yang relevan dalam menjawab tantangan zaman.
Lebih dari itu, posisi nya sebagai tokoh yang netral dan independen dinilai menjadi modal besar untuk berdiri di atas semua golongan dan faksi yang ada di internal Nahdliyin.
Latar belakangnya yang mengayomi dan mampu diterima oleh semua spektrum perbedaan menjadikannya figur pemersatu yang ideal.
Kepemimpinannya diharapkan mampu mengikis sekat-sekat faksi, sehingga semangat persatuan sesama warga NU kembali menjadi fondasi utama organisasi.
Dorongan agar Imam Besar Masjid Istiqlal ini bersedia memimpin PBNU juga menggema kuat hampir merata secara nasional.
Tokoh kultural NU sekaligus pengamat komunitas Muslim di Bali, H. Mahrusun Hadiyono,, menyatakan bahwa NU ke depan membutuhkan figur yang teduh namun tegas dalam memetakan masa depan umat.
"Kami yang berada di daerah, khususnya di Bali yang hidup dalam harmoni multikultural, melihat Prof. Nasaruddin Umar adalah jawaban yang tepat untuk PBNU. Beliau bukan hanya ulama yang matang secara intelektual, tetapi juga tokoh inklusif yang bisa diterima oleh semua kelompok dan perbedaan yang berkembang,” ujar Mahrusun yang juga menjabat Ketua MUI Provinsi Bali ini, Ketika diminta komentar di Denpasar, Selasa (7/7/2026).
Komitmen Tata Kelola dan Khidmah Profesional
Selain figur kepemimpinan, arus utama yang dibahas menjelang muktamar ini adalah urgensi penguatan tata kelola organisasi.
Kepengurusan PBNU ke depan dinilai perlu mengalami pembenahan sistemik, di mana pengisian jabatan harus didasarkan pada kompetensi, profesionalisme, dan kesiapan berkhidmah yang nyata.
Faktor-faktor subjektif seperti garis keturunan, asal daerah, popularitas instan, maupun kedekatan politik dalam kontestasi internal harus dikesampingkan. Dengan tata kelola yang profesional, NU diyakini mampu beradaptasi dengan modernitas tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai tradisi pesantren yang melahirkannya.
Empat Agenda Prioritas NU Masa Depan
Berdasarkan aspirasi yang berkembang dari berbagai diskusi menjelang muktamar, terdapat empat sektor mendesak yang harus menjadi fokus perjuangan PBNU ke depan:
• Pendidikan: Penguatan kelembagaan pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi NU agar mampu melahirkan SDM unggul yang siap berkontribusi dalam pembangunan nasional.
• Kesehatan: Perluasan akses layanan kesehatan bagi warga Nahdliyin secara nyata melalui akselerasi dan pembenahan klinik serta rumah sakit di bawah naungan NU.
• Dakwah: Membumikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin melalui prinsip tawasut (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang) dalam praktik sehari-hari, bukan sekadar slogan di atas kertas.
• Pemberdayaan Ekonomi: Memperkuat sektor ekonomi umat, mengingat mayoritas warga NU berada di segmen menengah ke bawah. Ini menjadi langkah strategis untuk mengangkat kesejahteraan Nahdliyin secara struktural.
Untuk mengeksekusi agenda besar tersebut, relasi yang harmonis antara PBNU dengan berbagai pemangku kepentingan—termasuk pemerintah dan partai politik yang memiliki kedekatan ideologis dengan Ahlussunnah wal Jamaah Annahdliyah—menjadi hal yang niscaya.
Dukungan regulasi, pembiayaan, dan sinergi politik yang sehat akan menjadi bahan bakar utama bagi terwujudnya program-program strategis NU di masa yang akan datang. [gde/rel]
