BANGLI – fajarbali.com | Dinas Sosial Kabupaten Bangli mengklaim semua keluarga kurang mampu yang masuk Data Terpadu Kesekahjeraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Bangli sudah tersentuh bantuan dampak Covid-19.
Mengingat kucuran bantuan bagi warga khususnya DTKS yang terdampak Covid-19 tidak hanya dari satu sumber saja. “Bila nanti ada masyarakat terdampak Covid-19 yang masih tercecer, tentunya akan diback up oleh bantuan lainnya seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (DD), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan jenis bantuan lainnya. Namun yang jelas sesuai aturan tidak boleh ada warga yang menerima bantuan dobel,” ungkap Kadis Sosial Kabupaten Bangli I Wayan Karmawan, saat dikonfirasi belum lama ini.
Menurut Karmawan saat ini terdapat 65.088 orang atau 18.075 Kepala Keluarga (KK) yang telah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Bangli. Dari jumlah tersebut, kata dia, sudah semuanya terkaper bantuan seperti Penerima Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Semuanya sudah tersentuh bantuan,” kata dia. Jadi bila ada warga yang terdampak Covid -19 belum tersenuh bantuan, ditekankan kembali, itulah yang mesti dikaver oleh pemerintah desa melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang anggaran bersumber dari Dana Desa. Berikutnya, apabila masih ada juga yang tercecer, bisa dikaper oleh desa adat. “Demikian semestinya runutan sumber dana bantuan bagi warga terdampak Covd 19. Jadi sangat kecil peluangnya kalau ada warga yang masih tercecer,” tegas Karmawan.
Kalau pun ada yang tercecer, lanjut Pejabat asal desa Selulung, Kintamani ini, kemungkinan lantaran kesalahan pendataan dari bawah, kemungkinan saja ada bantuan dobel, lantaran minimnya data yang dimiliki atau ada sebab lainnya yang membuat mereka belum tercatat sebagai penerima bantuan. “Kalau datanya akurat semestinya tidak ada bantuan dobel. Katakanlah si A, telah menerima bantuan PKH, sudah tentu tidak lagi bisa menerima BLT DD, nah singkronisasi data inilah yang kurang maksimal, makanya ada warga yang masih terecer,”tegasnya.
Lanjut dia, untuk pendataan itu sumbernya dari bawah. Sementara pemeritah baik daerah dan Propinsi lebih berkutat pada penanganan warga yang terdampak langsung Covid-19, semisal seperti yang terjadi di Desa Abuan, yakni di Banjar Serokadanan yang menjalani isolasi wilayah, nah inilah langsung oleh pemerintah. Selain itu, kata dia, Kelian Dinas atau aparat desa bisa saja mengajukan bantuan ke pemerintah, karena menurut penilaian mereka layak dapat bantuan. Mereka bisa mengajukan permohonan kepada Kasatgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid 19 Bangli dalam hal ini Bupati, untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan. “Kita mengeluarkan bantuan berdasarkan usulan dari bawah dan mendapatkan persetujuan dari Kasatgas dalam hal ini bupati dan rekomendasi dari dinas kesehatan. Kalau keluarga tercecer tersebut bisa juga dimohonkan,” pungkasnya. (arw)
Save as PDF