DENPASAR -sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com |Senator Dr. SHRI I.G.N Arya Wedakarna (AWK) dilaporkan ke Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BK DPD RI), pada Selasa 18 Januari 2022. AWK dilaporkan oleh praktisi hukum I Nengah Yasa Adi.
Dalam penjelasannya ke awak media, Nengah Yasa Adi mengatakan, AWK diduga tidak melaksanakan keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia (BK DPD RI) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemberian Sanksi Kepada AWK anggota DPD RI dari Provinsi Bali. Ia menilai AWK seolah kebal hukum hingga mengabaikan keputusan BK DPD RI tersebut.
Dijelaskannya, ia melaporkan AWK pada 13 Februari 2020 lalu, ke BL DPD RI terkait kasus adat di Desa Bugbug, Karangasem.
"Saya terpaksa kembali mengadukan AWK ke BK DPD RI atas dugaan pelanggaran terhadap Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib, khususnya pasal 11 ayat (1) huruf f, dan pasal 13 huruf f dan apa yang diduga dilakukan AWK juga telah masuk dalam kategori pelanggaran berat," ungkapnya.
Dijelaskan Nengah Yasa Adi, pelanggaran berat itu berdasarkan Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik, khususnya pasal 28 ayat (3) huruf a dan b.
Dimana sesuai dengan amar keputusan BK DPD RI, AWK dibebas-tugaskan atau dilarang melaksanakan kunjungan kerja, alat kelengkapan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau perjalanan dinas selama 1 (satu) masa sidang. Yakni di masa sidang III tahun sidang 2021-2022.
