BANGLI – fajarbali.com | Kalangan DPRD Bangli meminta Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bangli dibawah komando Bupati Bangli, I Made Gianyar untuk kian memfokuskan upaya memutus penyebaran virus mematikan tersebut di wilayah Bangli. Karena itu, para wakil rakyat ini sepakat bila diperlukan anggaran perjalanan dinas Dewan dirasionalisasi untuk penanggulangan virus yang telah menjadi pandemi global ini.
Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada saat dikonfirmasi, Rabu (01/04/2020). Disampaikan, sesuai hasil rapat terbatas pimpinan DPRD Bangli dengan Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bangli, Bupati saat itu menyampaikan setidaknya anggaran yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan corona di Bangli mencapai Rp 1,2 miliar per bulan. Dengan besarnya anggaran yang diperlukan tersebut, politisi partai Golkar asal desa Satra, Kintamani menyatakan bila diperlukan agar anggaran perjalanan dinas juga dirasionalisasi. “Yang pasti kita di Dewan sudah sepakat. Berapa pun kebutuhan untuk penanggulangan covid, kita sudah setuju bahwa penanggulangan covid-19 menjadi skala prioritas. Kalau memang diperlukan, walapun angaran perjalanan dinas dipotong, tidak jadi persoalan. Toh juga dengan kondisi sekarang, kegiatannya sudah tidak bisa berjalan. Yang terpenting, harapan kita Bupati cepat mengeksekusinya,” tegasnya.
Dalam hal ini, pihaknya meminta Bupati Bangli segera mengajukan RAB kebutuhan anggaran yang diperlukan baik untuk rumah sakit maupun untuk kebutuhan masyarakat. Terlebih diakui, sesuai intruksi induk partainya, Partai Golkar telah mengintruksikan kepada seluruh pengurus, kader dan anggota Fraksi Partai Golkar untuk bersama-sama focus dalam penanggulangan penyebaran covid-19. “Intruksi Partai Golkar tersebut telah disampaikan kepada jajaran Pengurus DPD dan seluruh Kepala Daerah. Pada intinya, kami partai Golkar siap mendukung apapun kebijakan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran covid-19,” tegas Budiada.
Dalam hal ini, lanjut Budiada, keselamatan warga Bangli maupun tim medis sebagai garda terdepan untuk penanganan Covid-19 adalah yang utama. Menurut Budiada, selain dana perjalanan dinas, masih banyak anggaran yang sudah diplot dalam APBD induk tahun 2020 bisa dialihkan untuk penanganan dan pencegahan virus Corona, seperti biaya rapat dan dana persiapan PKB yang telah ditiadakan. Dalam hal ini, pihaknya menyatakan kesiapannya untuk membakup penuh langkah pemerintah dalam penangan wabah Corona tersebut. “Yang terpenting, Bupati segera mengambil langkah konkrit dan cepat dalam melakukan pencegahan Covid-19 ini,”ujar Budiada lagi.
Lebih lanjut, terkait kendala yang selama ini dihadapi, papar Budiada, yakni masalah ketersediaan alat medis yang masih terbatas. Selain itu, kebutuhan masyarakat seperti masker, hand sanitizer serta disinpektan juga mulai terbatas di pasaran. Karena itu, pihaknya kembali meminta Pemkab Bangli untuk segera menanggulanginya. Sementara terkait masih adanya kebingungan masyarakat untuk mencari posko penanganan Covid -19, jelasnya, saat ini telah dibangun posko di masing-masing desa dan sudah dientuk Satgas Covid -19 hingga desa-desa. “Dalam hal ini, pihak Desa bisa menggunakan anggaran dana desa untuk penanggulangan virus Corona tersebut,”pungkas Budiada. (arw)